Implikasinya adalah, dan yang paling terlihat adalah penegakkan supremasi sipil yang dilakukan di era transisi demokrasi pasca Soeharto sudah on the track, ditandai dengan ketaatan dan kepatuhan TNI dalam rangka menjalankan keputusan politik dari elite sipil. Hal tersebut, paling Nampak, adalah calon Panglima TNI harus menjalani fit and proper test di Parlemen melalui Komisi I DPR. Hal tersebut, paling tidak, memunculkan dua hal penting, pertama, memunculkan kekecewaan dari pihak-pihak yang kalah dalam proses penambilan keputusan. Dan, yang kedua adalah, melalui berbagai kebijakan akomodatif yang dilakukan Megawati, kekecewaan tersebut (pertama) tidak berujung pada kegoncangan politik.
Implikasi lainnya adalah terkait dengan “hilangnya” menjaga kebangsaan di parlemen yang selama ini diperankan oleh wakil-wakil TNI di parlemen dimungkinkan mendegradasi niali-nilai kebangsaan. Mengingat dalam perkembangan politik pada akhir-akhir ini telah terjadi penguatan budaya konsumeris dan hedonis dari para eliti sipil yang kehadirannaya di DPR mengandalkan pada intervensi politik uang.
Freddy Ndolu, juga melihat bahwa kebijakan Megawati, sebagai Presiden dan Ketum PDIP, sangat mendukung proses penegakkan supremasi sipil, meskipun terkesan di public lebih mengarah pada upaya remiliterisasi yang bertentangan proses penegakkan supremasi sipil. Megawati berupaya menjaga agar perubahan pasal 2 ayat 1 UUD 1945 tidak berimbas pada karir politik ke depan.
Megawati, bukan sekedar putri Bung Karno dan Ketum PDIP, ternyata memiliki visi politik yang berbeda dengan ayahnya. Megawati, seperti dituturkan Jacob Tobing, dengan tegas menyatakan bahwa konsep berpikir Soekarno merupakan pemikiran tahun 1950-an sehingga sudah tak sesuai dengan perkembangan politik kekinian; secara substansial pemikiran tersebut memang layak dipertahankan, namun operasionalnya perlu direaktualisasi, sehingga tak ketinggalan zaman.
Megawati nampakanya memanfakan posisinya sebagai presiden dengan memerintakan TNI dan Polri, untuk mendukung amandemen konstitsi; dan kedua intistitusi tersebut taat serta unduk pada perintah Mega.
Melalui disertasinya, Freddy berhasil membuka kembali wawasan publik bahwa "Megawati tidak seperti dipikirkan publik;" dalam kapasitas dan kualitas kenegarawannya, Megawati berhasil menggiring orang-orang yang "bertempur" di ruang parlemen untuk mengikuti rencana besar untuk bangsa yaitu, militer kembali ke barak tangsi, atau asrama. Bayangkan, kehadirian militer di/dan dalam pemerintahan sipil "sudah ada" sejak 1945; dan dengan intrik militer pada masa-masa itu, maka terjadi perubahan-perubahan dan pergantian pemerintah, akibat ada dan tak ada dukungan militer. Bahkan, kehadiran militer yang semakin kuat di pemerintah pada era Soeharto, dan tersisa di Golkar dan masa Habibie, menjadi tak berbekas pada masa Megawati.
Dengan demikian, apa-apa yang terjadi tersebut, menjawab anggapan publik bahwa “Megawati konservatif, oleh sebab itu memperlambat proses pelembagaan supremasi sipil, jelas tidak benar;” sebab di era Megawatilah proses tersebut bukan saja sebagai akhir proses melainkan titik puncak darik proses yang telah lama berlangsung. Dengan itu, pada pemerintahan presiden-presiden setelah Megawati, misalnya SBY dan Jokowi, menikmati hasil proses supremasi sipil tersebut. Dan mereka pun tak diganggu oleh militer yang nakal dan kepala batu.
Selamat untuk Dr Freddy Ndolu
Dari semua Alumni SMA 173/ 1 Kupang, Timor
