Banjir di Jakarta, Ini Kata Jusuf Kalla

13902792751595498397

Jusuf Kalla bicara banjir!? Ya, ia berbicara sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, yang dengan sendirinya ikut turun tangan manangani korban dan dampak banjir di Jakarta.

Urusan banjir di Jakarta - Jakarta yang selalu diterjang banjir, ternyata telah diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, jauh sebelum Jokowi-Ahok menjadi Gubernur dan Wagub DKI.

Menurut JK, "... sedikit banyak karena pemerintahan Ibu Kota periode sebelumnya tidak melakukan porsi tugasnya secara baik dalam beberapa program.

Contohnya, program 1.000 tower atau 1.000 menara rusunyang dicetuskan pemerintah pusat. Atas hal itu, bahwa pemerintahan Foke tak responsif.

Waktu zaman Foke itu justru tidak mau kerja sama. Kalau dulu Foke cepat membebaskan tanah, cepat membangun, tidak ada masalah seperti ini. Hanya, waktu itu, pemerintah daerah tidak responsif sama sekali.

Kalau misalnya 10 hektar, dengan rumah susun bisa hanya 1 hektar, maka 9 hektarnya bisa buat daerah resapan. Makanya saya katakan 1.000 tower perlu untuk menyelesaikan masalah Jakarta, (lengkapnya, lihat kolom komentar)"

Ungkapan mantan Menko Kesra, Mantan Presiden, dan Mantan Kandidat Presiden tersebut,  tentu saja berdasar pengalaman selama masih aktif di pusaran pemerintahan RI. Apa-apa yang disampaikan oleh JK tersebut, sekaligus juga membuktikan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta. Pemerintah Pusat juga berupaya, namun Pemda DKI pun harus merespon.  Jika, maka Pemda DKI tak ada respon, maka sia-sialah usaha tersebut.

Dengan demikian, penyebab banjir di Jakarta, terutama tahun 2013 dan 2014, bukan karena sosok Gubernur dan Wakil Gubernurnya, namun adanya faktor cuaca ekstrem dan faktor kompleksitas Jakarta; Jakarta sudah lama bermasalah dengan penataan (jalur dan aliran)  air dan penataan ruang, tanpa pengendalian dan penataan yang berorientasi pada kepadatan populasi dan pemisahan area, termasuk ruang terbuka hijau, serta resapan banjir. Jadinya, jika dua tahun terakhir, ada banjir besar, maka, berdasar omong di salah Posko banjir di Jakarta Selatan, disebakan oleh banyak hal, antara lain, laju pembangunan gedung-gedung yang menutup wilayah terbuka dan resapan air lebih maju daripada upaya pengendalian banjir; dan tak sedikit bangunan-bangunan baru jadi itu, izinya sebelum era Jokowi-Ahok. Selain itu, ada simpulan kecil bahwa untuk mengatasi banjir di Jakarta, selama ini, nyaris tak menyentuh hal-hal esensi penyebab banjir. Apalagi, semakin ke sini, kompleksitas Jakarta semakin campur aduk, bahkan dipadukan dengan hal-hal mistis serta politik sebagai penyebab banjir. Termasuk masih banyakorang Jakarta yang belum berbudaya atasi banjir, mereka cenderung ikutan menjadi penyebab banjir di DKI melalui gaya hidup membuang sampah di parit, got, saluran air, dan sungai. Kemudian, baru pada masa Jokowi-Ahok, mereka mulai melakukan gerak cepat pembenahan, pengendalian air, dalam rangka mengurangi dampak banjir. Ketika upaya Pemda DKI tersebut belum maksimal, banjir telah datang.

Banjir dari wilayah Puncak - Jabar, kawasan sekitar DKI, memang tak bisa menanti dan menunggu DKI sudah siap atau belum siap menyambutnya; siaga tak siaga, waspada tak waspada, banjir datang dan menggenangi semuanya; banjir tak peduli terhadap suka dan tak sukanya orang Jakarta terhadap kedatangannya. Banjir itu, tanpa hati dan jiwa, yang ada cuma mengalir, mengalir, menggenangi, dan menerjang semua yang dilaluinya. Bahkan, banjir tak pernah tahu bahwa akibat ulahnya, ada kerusakan, kehancuran, keruntuhan, bahkan tangisan duka dan kesedihan.

So, kini kita tak perlu salahkan mereka yang memerintah pada waktu kemarin dan yang sekarang; lebih baik lakukanlah sesuatu yang berguna untuk mereka yang menjadi korban; walau apa yang kita lakukan itu kecil, namun bagi orang lain, bisa sangat bermakna.  

Salam dari Opa Jappy, di antara para korban banjir di Jakarta Selatan