Tokoh Nasional yang Paling Tidak Tegas terhadap Ormas Garis Keras

Lembaga Pemilih Indonesia melakukan survey untuk mendapat - mengukur tingkat pluralisme tokoh-tokoh Nasional (sesuai kriteria dan pilihan LPI). Survey tersebut dilakukan dengan beberapa indikator antara lain,

• ketegasan terhadap ormas radikal berjubah agama
• wawasan keindonesiaan
• bersikap moderat
• membela hak minoritas
• mengusahakan kebijakan pro pluralisme
• tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik

Berdasarkan indikator tersebut, LPI melakukan survey publik dan menghubungkan dengan para atau beberapa tokoh Nasional, hasilnya mereka rilis pada hari ini,

1. Susilo Bambang Yudhoyono - nilai  3,49
2. Menko Perekonomian Hatta Radjasa - nilai 3,40
3. Hayono Isman - nilai 3,08
4. Menko Polhukam Djoko Suyanto - nilai 2,92
5. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi - nilai 2,92

[sumber: kompas.com, copas lengkap, lihat kolom komentar pertama]

Kita, saya, tak mendapat informasi apakah tokoh-tokoh seperti Wiranto, Prabowo, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Mahmud MD, Jokowi, Suryadharma Ali, Ahok, atau pun Rhoma Irama, masuk pada/dalam daftar orang-orang yang disurvey atau tidak; atau nama-nama lainnya yang dikenal luas oleh publik, [mungkin kita haru menunggu LPI memuatnya pada media news online lainnya].

Tapi, hasil lima tokoh terbaik dari bawah di atas, sudah cukup memberi informasi kepada publik Nusantara, Rakyat dan Bangsa Indonesia mengapa (penyebab) merajalelanya ormas radikal di RI.

Perhatikan nama-nama tersebuit, 4 nama dari 5 Figur yang paling tidak tegas terhadap ormas radikal adalam mereka yang memerintah atau sementara berkuasa di Negeri ini; bahkan menjadi pejabat yang memiliki jabatan yang strategis dalam/pada bidang politik, ekonomi, dan keamanan, serta dalam negeri.

Jika seperti itu, dari nama-nama (dan jabatan) yang paling tidak tegas tersebut, maka sangatlah wajar bila di negeri ini ada dan selalu terjadi aksi-aksi anarkis, brutal, kekerasan oleh ormas-ormas radikal. Mereka, ormas-ormas radikal itu, cenderung bisa melakukan apa saja dengan bebas merdeka, toh tak mendapat larangan - hadangan yang berati dari Negara; atau bahkan malah dibiarkan oleh Negara.

Jadinya, jika sekarang terjadi ini- itu akibat ulah ormas-ormas radikal, anti pilar-pilar pemersatu bangsa, menolak demokrasi, anti pluralisme, dan lain sebagainya, maka siapa yang paling bertangungjawab!? Survey LPI sudah membutikannya, ia adalah .... yang pasti bukan

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini