[ihidkk/tempo.co/kontras.org]
Pernyataan pers dari Kontras tersbut terkait dengan rencana eksekusi 5ima terpidana mati pada akhir Desember 2014; 3 orang merupakan terpidana kasus narkoba, dan 2 orang kasus pembunuhan berencana. Selain itu, berkaitan dengan Presiden (berencana) menolak 64 grasi terpidana mati karena kasus kejahatan narkoba.
Agaknya, bagi Kontras, tidak melihat penyebab atau alasan mereka mendapat hukuman mati, melainkan "tindakan atau eksekusi hukuman mati" itu sendiri. Sehingga, walau ada keputusan peradilan tertinggi di NKRI bahwa Si Terpidana harus dihukm mati, dan jug ada langkah terakhir dari Si Terpidana mati, dan ditolak Presiden, bagi kontras, mungkin "tak penting."Â Apa pun itu, keputusan peradialan dan Presiden, Kontras tetap menolak hukuman mati. KontraS menyatakan:
Pertama, Pemerintahan Indonesia melalui Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo – JK untuk memberlakukan kembali moratorium sebagai pintu masuk untuk penghapusan penerapan hukuman mati di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh PBB.
Kedua, Adanya pembahasan tentang moratorium hukuman mati di region ASEAN serta mendorong AICHR untuk merespon pemberlakuan praktik hukuman mati yang masih diberlakukan di banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Ketiga, memperbaiki kinerja lembaga dan struktur sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus memiliki kepekaan pada isu perlindungan HAM dalam proses pemeriksaan perkara. Sehingga kasus Ruben dkk tidak terulang lagi.
Keempat, KontraS mengajak seluruh warga Indonesia untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo – JK dalam meneruskan gagasan memanusiakan manusia di setiap kebijakan sosial, politik, hukum, HAM, bahkan keamanan yang harus menjunjung tinggi perlindungan hak atas hidup sebagai gagasan absolut di Indonesia.
Ok lah ... itu perjuangan Kontras untuk meniadakan hukuman mati, termasuk terhadap mereka yang melakukan kejahatan seperti para gembong, gangster, kartel Narkoba yang ditangkap dan tertangkap di Idonesia; dan telah mempunyai keputusan tetap yaitu hukuamn mati.
Dengan demkian, jika memang "tak boleh menghukum mati para terpidana kasus narkoba" maka apa yang harus dilakukan!? Membiarkan mereka hidup di penjara sambil tetap menjalankan bisnis narkoba melalu sel penjara!? Atau, apa yang harus dilakukan!?
Lebih daripada itu, timbul tanya, "Apa yang dilakukan oleh Kontras agar bisa mengurangi kejahatan Narkoba, Narkotika, atau kejahatan yang ada hubungannya dengan Narkotika!?