Ada 20 narapidana yang berstatus siap dieksekusi setelah presiden meneken keputusan penolakan grasi.
Namun, Kejaksaan tidak ingin gegabah meski presiden sudah menyatakan akan menolak grasi dari 64 terpidana mati kasus narkotika. Sebab ada tata cara yang mesti diselesaikan sebelum akhirnya para regu tembak menarik pelatuk senapan untuk mengeksekusi mereka.
[caption id="attachment_383051" align="aligncenter" width="360" caption="kontras.org"]
Sikap Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), melalui Wakil Koordinatornya, Chrisbiantoro, menyatakan bahwa,
"Kami akan melaporkan ke komisi tinggi PBB perihal masalah ini (tindakan pemerintah Indonesia yang akan tetap menjalankan eksekusi hukuman mati). Nasih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia melanggar komitmen antara pemerintah dan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebab, Indonesia bersama negara lainnya telah sepakat melakukan moratorium hukuman mati. Lima terpidana mati akan dieksekusi pada Desember 2014.
PBB memang tidak memiliki kewenangan untuk meminta Indonesia membatalkan eksekusi hukuman mati tersebut. Apalagi karena hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia.
Namun, berharap pemerintah Indonesia tetap mengikuti moratorium hukuman mati yang telah disepakati bersama. Sebenarnya dengan pemberlakukan hukuman mati, hal itu tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum. Walau ada hukuman mati, tapi jumlah kasus narkoba tetap banyak."