Rezim Bima Arya Tetap Menyegel GKI Yasmin Bogor

Masih ingat GKI Taman Yasmin Kodya Bogor!? 

Publik atau banyak orang menjadi tahu tentangnya, setelah ada pencabutan IMB oleh Walikota Bogor pada waktu itu, Diani Budiarto. 

Kasusnya menjadi Go National dan Go International. Kisah pencabutan IMB (diikuti penghentian pembangunan) dan pelarangan ibadah di lokasi (atau lahan GKI Yasmi) kemudian berkembang menjadi aneka opini tambahan, fitnah, dan mengada-ada. 

Padahal, 19 Agustus 2006, Walikota Bogor, Diani Budiarto, dengan anggun, memberikan kata sambutan pada peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI Yasmin.

Sayangnya, 5 tahun kemudian, ketika ia menjadi Walikota pada periode berikutnya, dengan dukungan Parpol XXX, YYY, ZZZ serta ormas-ormas csnya, Diani Budiarto berubah. Entah dari mana angin perobahan yang masuk ke dalam tubuh, roh, dan jiwanya, Diani Budiarto mengeluarkan surat keputusan mencabut IMB GKI YASMIN.

Keputusan Walikota di atas, bisa dikatakan menjadi suatu skandal dalam tata pemerintahan di negeri ini; Walikota mengkeseamping semua keputusan institusi hukum di atasnya, masukan-masukan dari Lembaga HAM Nasional dan Internasional, bahkan tak peduli terhadap perintah dari pemerintah pusat.

Diani Budiarto tak bergeming terhadap siapa dan apa pun, bahkan ia lebih suka menambah isteri muda, daripada mikirin GKI Yasmin. Bahkan pada suatu kesempatan, 18 Agutus 2011, Diani Budiarto, menyatakan bahwa alasan pelarangan penggunaan gereja GKI Yasmin adalah karena gereja tersebut didirikan di sebuah jalan yang menggunakan nama tokoh Islam. Aneh, padahal pada Agustus 2006, dirinya meletakan batu pertama pembangunan gedung gereja tersebut.

Faktanya, Diani Budiarto lebih mengikuti tekanan yang datang dari kelompok ang menuduh proses perolehan IMB bagi pembangunan gereja tersebut cacat hukum; kemudian, ia memerintahkan penggembokan gereja untuk `meredam keresahan warga'.

Kasus tersebut berlarut-larut hingga Diani dignati oleh Bima Arya Sugiarto (Walikota) dan Usmar Hariman (Wakil Walikota); yang mendapat dukungan penuh dari Partai Amanat Nasional.

Ketika ia dilantik, karena sebagai elite PAN, salah seorang anggota DPP PAN, yang turun menjadi Walikota Bogor, maka tak heran jika pada waktu pelantiknya, hadir sejumlah menteri dari pemerintah SBY-Budiono, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, dan juga Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais. Bahkan, pada kesempatan itu, Suhu PAN tersebut menyatakan bahwa

" ...  berharap kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor yang baru, dapat membawa Bogor ke depannya lebih baik. Banyak tugas-tugas yang menanti mereka ke depannya, dan yang belum terselesaikan ketika jabatan wali kota yang lama dapat diselesaikan. Banyak soal perizinan di Kota Bogor ini yang harus dikaji ulang.