Kejutan Ahok, Wajah Pejabat DKI Jakarta Memerah

[caption id="attachment_387860" align="aligncenter" width="546" caption="kompas.com"][/caption]

Hari ini, 2 Januari 2015, ada "model baru" yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tj Purnama; ia melantik 4.676 pejabat dari eselon II sampai eselon IV Pemda DKI Jakarta, di Lapangan Monas. Suatu rekor yang agaknya perlu masuk MURI. Mereka yang dilantik merupakan kelanjutan dari proses  perombakan besar-besaran pada birokrasi Pemda DKI, dan juga hasil seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan.

Setelah melakukan pelantikan massal, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memberi pesan kepada para pejabat tersebut.  Menurut Ahok,

"Saya Gubernur DKI Jakarta telah resmi melantik saudara-saudara sebagai pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara-saudara mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.

Dari sebanyak 6.511 jabatan yang ada, hanya 4.676 pejabat yang dilantik. Sementara sisanya 1.835 jabatan masih dikosongkan. Jabatan struktural bukan inti di Pemprov DKI. Melainkan, melayani warga masyarakat Ibukota Jakarta.

Setiap tiga bulan kami akan evaluasi. Tidak beri kesempatan untuk berdiam diri. Kalau tiga bulan tidak bagus akan kita ganti lagi.

Saya tak ingin mendengar lagi aparat di bawahnya membicarakan bahwa pimpinannya hanya berani ngomong saja.

Saya tidak mau dengar lagi, sudah saya copot, ada omongan bagi saya. Anda sudah melaporkan, jadi sama saja. Jadi tidak ada sistem rangking jabatan. Jadi kalau staf mau naik, kerja yang baik.

Jika budaya setor menyetor masih ada. Sekko jangan didiamkan. Wali Kota apa lagi. Jadi kalau tidak berani melawan, berarti menghina saya. Karena sudah buka begitu lebar untuk melaporkan. Kami akan berikan kepada staf lain untuk naik. Jadi akan sangat cepat, soalnya DKI butuh yang terbaik dari yang terbaik."

Pesan yang bernada "perintah dan sweet and soft ancaman" di atas, memang sangat beralasan dan tepat dalam rangka perbaikan kinerja PNS di DKI Jakarta. Namun, itu belum menjadi kejutan bagi para pejabat yang baru dilantik.

Justru, kejutannya pada perintah berikut ini.

14201741471765298158

kompas.com

Seusai acara pelantikan, penyematan tanda jabatan, serta pidato singkat, Ahok mengarahkan para pejabat tersebut agar masuk ke tenda besar, 30 meter x 15 meter, yang sudah disiapkan sebelumnya. Di dalamnya ada ribuan kursi untuk mereka. Setelah mereka duduk manis, Ahok menyatakan,

"Akan kita lakukan tes narkoba, bapak ibu jangan ada yang pergi;  seluruh pejabat eselon harus terbebas dari narkoba dan memberi contoh pada pegawai di bawah mereka.

Orang-orang yang ketahuan mengonsumsi barang haram tersebut, ketahuan dari tingkah lakunya. Sebab, saat kuliah tak sedikit teman seangkatan yang terjerat kasus narkoba.

Saya mohon bapak ibu jangan ada yang kabur. Nanti ada orang BNN (Badan Narkotika Nasional) yang akan mendampingi bapak dan ibu. Mari bersihkan Pemprov DKI dari pemakai narkoba."

Ribuan pejabat tersebut langsung  mengisi formulir yang disediakan. Menurut kompas.com, ada yang serius dan tak sedikit yang wajahnya memerah. Mengapa wajah mereka memerah!? Hanya Tuhan yang tahu.

Seorang keponakan, yang ikut dilantik, ketika dihubungi karena ada acara Natal Bersama, menyatakan bahwa "Masih menunggu giliran; karena banyaknya pejabat yang harus tanya jawab dengan petugas dari BNN, isi formolir, dan isi air seni di botol. Untungnya saya tak pernah gunakan yang begituan." Ketika ditanyakan "Kira-kira ada atau tidak PNS DKI, khususnya yang baru dilantik yang terlibat narkoba!?" Sang Ponakan tak berani  berterus terang, ia cuma menjawab, "Nanti To'o (Paman dalam bahasa Rote, NTT) Jappy lihat saja; jika tiga bulan ke depan ada yang diganti atau distafkan, maka itu salah satu kemungkinan."

Tentu saja, hasil tes tersebut, dalam waktu dekat,  akan sampai di meja Gubernur DKI, dan bisa menjadi bahan pertimbangan; jika ada pejabat yang "terlibat" Narkotika, maka jabatannya akan berumur pendek.

Suatu kejutan yang bagus serta pada kesempatan yang tepat, sebelum para pejabat tersebut bekerja atau bertugas, mereka harus bebasa dari Narkoba dan obat terlarang lainnya.

Agaknya Pemda Propinsi di Nusantara, perlu ikuti cara Ahok tersebut, agar para PNS tersebut tak bisa berkelit karena alasan waktu dan kerja sehingga mereka tak melakukan tes bebas narkoba.

Opa Jappy - Warga DKI Jakarta

1420023802982153152