jadi, sekiant tahun lalu, mengapa negeri dan bangsa ini diam dan mendiamlam "Kasus Rekening Gendut" milik para Jenderal Polisi!? Ternyata "diam dan mendiamkan" namun tak melupakan atau tetap ada dalam ingatan.
Karena "tak melupakan" dan "ada dalam ingatan" tersebutlah, maka ketika Budi Gunawan, "terpilih dan dipilih" sebagai (Calon) Kapolri, yang terpendam tersebut naik ke permukaan. Banyak orang mencari dan membuka ulang arsip lama tentang para perwira Polisi pemilik "Rekening Gendut;" ada yang sudah pensiun, namun cukup banyak yang masih aktif, bahkan sebagai para petinggi Polri.
Waktu terus bejalan hingga hari kemarin, ketika Polri harus mempunyai Kapolri yang baru, tak disangkan dari sejumlah nama yang dikirim Kompolnas, terselip slaah satu nama pemilik "Rekening Gendut."
- Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius
- Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan
- Irwasum Komjen Dwi Priyatno
- Wakapolri Komjen Badrodin Haiti
- Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno
Ya, Komjen Budi Gunawan, yang saat ini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polisi; ia kini, malah tak jadi dilantik. Presiden Jokowi menyatakan bahwa, "Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala Kepolisian RI. Jadi, menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi."
Jika memang Komjen Budi Gunawan, tak jadi dilantik atau ditunda; maka apakah KPK juga berhenti menyoroti "Kasus Rekening Gendut"nya!? Publik tidak berharap seperti itu. Jika KPK sudah memulai, maka mereka pun melanjutkan hingga tuntas.
Tak boleh berhenti. Usut terus hingga terpancar benar atau salahnya. Dengan demikian, bisa juga "menyelamatkan wajah Polri;'" wajah yang selama ini cenderung melindungi para pemilik "Rekening Gendut" sehingga tak tersentuh hukum. Bahkan, hanya karena "melindungi" tersebut, Polri berani "melawan" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 yang meminta pihak kepolisian harus segera membuka informasi soal 17 rekening gendut.
Untuk Sahabatku, Komjen Pol Drs. SUSNO DUADJI, SH. MH. MSc. di Penjara Cibinong
SUPLEMEN
Polisi adalah salah satu Lambang Kehadiran Negara di tengah-tengan persoalan rakyat Polisi berasal politie (Latin, politia; Yunani, polis, politeia) bermakna warga kota atau pemerintahan kota. Di masa lalu, pada dunia Helenis, Polis, merupakan negara kota yang otonom dan mandiri, tapi biasanya tergabung dengan aliansi (bersama) polis lainnya, sehingga terbentuk atau membentuk semacam Kerajaan.Karena semakin kompleksnya sikon hidup dan kehidupan Polis, maka pemerintahan polis memerlukan orang-orang tertentu untuk menjaga keamanan masyarakat (dan mereka bukan tentara); oleh sebab itu dipilih dari antara penduduk. Mereka harus mengikuti kemauan - kehendak (policy, bahkan perintah pemerintah kota) untuk menjaga dan melayani masyarakat. Sehingga jika ada tindak kekerasan - kriminal dan lain sebagainya, masyarakat tak perlu melapor ke istana, tetapi cukup datang ke/pada petugas-petugas keamanan tersebut. Dan jika para petugas tersebut tiba di/pada tkp, masyarakat (akan) berkata, “polis sudah ada atau polis sudah datang,” dan lain sebagainya.
Dalam arti, petugas-petugas tersebut mewakili dan bertindak atas nama pemerintah kota/polis dalam/ketika menyelesaikan masalah. Dalam kerangka itu, polisi merupakan petugas yang mewakili pemerintah untuk menciptakan rasa aman, tenteram, damai, serta ketertiban, dan lain sebagainya kepada rakyat. Sehingga, kehadiran dan sebutan untuk dan kehadiran para petugas polis tersebut, disamakan dengan kehadiran pemerintah yang menenangkan rakyat.
Lama kelamaan, mungkin pada abad pertengahan di Eropa, ketika pamor negara kota sudah tak ada, dan berganti dengan kerajaan, penyebutan policy-polis masih tetap dipergunakan; serta fungsinya sama seperti masa-masa sebelumnya; policy - polisi, sebagai orang diangkat dan mewakili pemerintah untuk memberikan ketenteraman kepada warga atau rakyat.