[caption id="attachment_393566" align="aligncenter" width="572" caption="lsi.or.id"]
Di mata publik, kinerja polisi bervariasi, tergantung aspek dan dimensinya. Dalam pemberantasan perjudian, penangkapan teroris dan perlindungan terhadap aksi kriminalitas pencurian, umumnya kinerja polisi dinilai masyarakat baik.
Tapi, dinilai buruk, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan korupsi di tubuh polisi sendiri, pemerasan oleh oknum polisi dan tindakan ilegal minning dan penyelundupan.
Hampir 10 tahun kemudian; nyaris tak berubah. Hasil pada 19-25 Juni 2013 terhadap 1.100 responden di 33 provinsi; tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 %, margin of error plus minus 2,87 %.
- Memberantas terorisme; Puas 85 % - Tidak Puas 15 %
- Pemberantasan Narkoba; Puas 65 % - Tidak Puas 44.9 %
- Pemberantasan Pornografi; Puas 60 % - Tidak Puas 40 %
- Menangani dugaan Pelanggaran HAM oleh Aparat, Puas 40 % - Tidak Puas 42.7 %
- Menanagani Aksi kejahatan yang melibatkan pejabat negara, Puas 35 % - Tidak Puas 42.8 %
- Menangani kasus korupsi, Puas 30 % - Tidak Puas 57 %
Sesuai dengan maknanya, sebetulnya Polisi juga merupakan lambang kehadiran Negara di tengah-tengah permasalahan (keamanan dan ketertiban) rakyat. Â Kehadiran mereka, bisa menujukan kewibawaan Negara dan menenangkan rakyat. Â Sayangnya, harapan besar terbut, nyaris tak terjadi, terutama pada bidang pemberantasan korupsi.
Nah, Menteri Tedjo, berdasakan hal-hal di atas, bisa terlihat dengan jelas, pada banyak hal, publik masih puas terhadap kinerja Polisi. Namun, yang publik sangat tidak puas adalah kinerja Polri memberantas korupsi. Ketidakpuasan tersebut, tentu saja datang berbabagi sebab, pengalaman, dan fakta, atau bahkan berbagai info dan laporan yang mereka dapatkan atau terima.
Ketidakpercayaan publik terhadap Polri, yang utama, adalah kinerja mereka mengangasni kasus Korupsi. Bahkan, jika mau jujur, tak sedikit waraga masyarakat yang mau berurusan dengan Polisi, karena mereka tak punya dana atau uang untuk urus ini-itu.
Berdasarkan itu, apakah Menko Polkam mau membubarkan Polri!?
Jadi, bukan masalah tidak percaya atau percaya pada Polri secara institusi, namun kinerja anggota Polri yang tidak memuaskan atau pun jauh dari harapan publik. Dengan demikian, bukan Polri yang harus dibubarkan, namun perbaiki, perbaiki, dan perbaiki kinerja Polri.
Dengan demikian, jika memang, menurut Menko Polkam, "Kepolisian itu lembaga kredibel;" maka adalah tuga Pak Menteri agar menjadikan Polri sebagai lembaga yang sangat dipercayai dan kepuasaan terhadap kinerja Polr, bila perlu tingkat kepuasaan publik terhadai Polri mencapai 90-100 %. Sehingga, misalnya sekaran ada warga yang tak percaya pada Pori, maka bukan berwacana atau menuding, dan "bubarkan saja," melainkan memperbaiki mereka.