[caption id="attachment_393921" align="aligncenter" width="537" caption="Sumber: INDONESIA HARI INI DALAM KATA-KATA/ http://indonesiahariinidalamkata.com/visi-dan-misi-jokowi-jk-untuk-rakyat-dan-bangsa-indonesia/"][/caption] Pernyataan dari Politisi PDI-P, Hendrawan Supratikno, cukup menarik; paling tidak menarik menurut PDIP dan para politisi yang segaris dengannya. Menurut Hendrawan Supratikno,
"Saya kira wajar ketika memilih calon kepala Polri, Jokowi harus minta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari partai politik pendukungnya.
Terlebih lagi,Jokowi memang masih minim pengalaman di bidang politik sehingga harus mendapatkan berbagai masukan. Masukan yang diberikan, bisa melalui lembaga tinggi negara hingga partai politik.
Kita harus pertimbangkan jam terbang politik Pak Jokowi, juga jaringan relasinya.
Namun, berbagai masukan yang diberikan oleh parpol itu tentunya dikembalikan lagi kepada Jokowi. Jokowi, kata dia, adalah orang yang mengambil keputusan final terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri."
Itulah kewajaran menurut PDIP, namun tak semua orang menilai bahwa "kewajaran menurut PDIP" tersebut adalah sesuatu yang wajar untuk semua, dalam rangka berbangsa dan bernegara. Lihat contoh kewajaran PDIP berikut ini.
Tentang calon Kapolri, hanya salah contoh; mungkin saja ada banyak hal lain, yang tidak terungkap ke publik, bahwa PDIP ikut-ikutan di dalamnya. Namun, karena Jokowi adalah profile orang yang tak mau menyakiti teman serta "lebih suka nyimpan dalam hati," maka ia pun ikut sambilo elus dada,
Tapi, kali ini, ketika tiba urusan Kapolri, ada hal yang beda. Menurut Ketua tim independen Syafii Maarif, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri, bukan atas inisiatif Presiden. Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, "Pemilihan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan, awalnya kompromi antara Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Contoh di atas bisa terjadi karena PDIP terlalu ge-er jika Jokowi masih menjadi petugas partai mereka. Tetapi, ketika Jokowi melawan kehendak PDIP, mereka pun mulai lancang mengkritiki Presiden Joko Widodo. Kritik dari PDIP tak tanggung-tanggung, misalnya Jokowi masih prematur, Jokowi belum pengalaman, Jokowin harus berlajar lagi, dan seterusnya. Lho, ko' sekarang baru keluar seperti itu!? Apa memang kemarin-kemarin para politisi PDIP tersebut tuli dan buta sehingga tidak melihat kekurangan Jokowi!? Atau, memang hanya bersuara seperti karena asal bunyi dan sekedar bersuara kritis; kritis yang tak pada tempatnya. Melihat kenyataan GeEr tersebut, agaknya PDIP perlu melakukan pertobatan politik; mereka harus menyadari bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, bukan lagi petugas partai. Sebab, jika tidak nyadar, maka PDIP akan menjadi sasaran "amarah publik;" mereka akan dicaci sebagai Penghambat dan Penghalang kinerja Presiden Republik Indonesia. Akhirnya, saya setuju dengan Ikrar Nusa Bhakti, pada diskusi “100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK”, di Kemang, Jakarta Selatan, 29 Januari 2015,
Dalam 100 hari memerintah, hambatan utama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah partai pengusungnya sendiri, atau PDI Perjuangan. Partai pengusung Jokowi, adalah penyebab dari polemik yang terjadi antara Polri dan KPK.
