[caption id="attachment_396752" align="aligncenter" width="523" caption="Komjen Budi Gunawan saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, | Foto MI/Susanto "][/caption] Menarik. Saya beri apresiasi tinggi terhadap Komjen Budi Gunawan, karena usaha-usaha yang dilakukan untuk menjadi Kapolri. Dimulai dari pendekatan ke PDIP, khususnya Madam Mega, politisi-politisi di DPR, hingga Kompolnas. Bayangkan saja, BG disetujui DPR tanpa catatan apapun; juga Menko Polkam, sampai-sampai menyatakan para "penolak BG sebagai rakyat  tak jelas." Upaya yang tak kenal lelah dari Komjen Budi Gunawan tersebut, termasuk rela mengeluarkan banyak uang untuk membayar para pendukungnya agar demo di Pengadilan Jakarta Selatan, patut diberi banyak jempol besar kepada dirinya. Upaya tersebut, juga menunjukkan obsesi yang sangat kuat untuk menjadi orang nomer satu Polri; dan dengan itu, ia lebih leluasa melakukan banyak hal di Negeri ini. Komjen Budi Gunawan, bisa dikatakan sebagai Jenderal yang kaya dan mempunyai jaringan politik yang lumayan hebat, sehingga PDIP  pun berani berseberangan dengan Presiden, jika ia tak dilantik sebagai Kapolri.  Kedekatan politik itu pula, menjadikan politikus PDIP Junimart Girsang bersuara miring terhadap Presiden,
"Dulu beliau bilang menunda sambil menunggu proses hukum, tapi proses ini belum selesai kok sudah mau dibatalkan? Tentu konsistensi seharusnya jadi ciri. Saya yakin Presiden tak bisa didikte. Â Presiden wajib melantik. DPR telah memberikan persetujuan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri yang merujuk pada surat rekomendasi Presiden.
Ini artinya Presiden tak taat hukum. Tentu akan ada konsekuensi politiknya. Kami di DPR tidak akan tinggal diam juga!"
Luar biasa. Kita tunggu, apa yang PDIP akan lakukan jika Budi Gunawan tidak menjadi Kapolri; atau jangan-jangan hanya ucapan asal bunyi yang tak bermakna. Karena merasa mempunyai kekuatan politik dan lobby, mungkin juga ada uang dan senjata, Budi Gunawan tetap "Maju tak gentar, dan harus menjadi Kapolri." Â Oleh sebab itu, masih saja berupaya dengan segala cara. Lihat saja, komentar pengacaranya, Razman Arif Nasution,
"Jika pelantikan tak terjadi, Budi siap menggugat presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pelantikan Komjen Budi bukan lagi soal hak prerogratif Presiden semata.
Pasalnya, DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai kapolri.
Jokowi, Â akan berhadapan dengan konstitusi dan institusi negara jika tidak melantik Budi Gunawan."
Lho ko' Budi Gunawan mau gugat Presiden!? BG hanya seorang Komisaris Jenderal di POLRI; Polisi Republik Indonesia, bukan di negara lain. Komjen yang kini telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Korupsi, lha ko' mau gugat Presiden!? Semoga benar-benar terjadi; sekali lagi, saya ingin melihat BG dan kawan-kawan menggugat Presiden, hanya karena tidak dilantik sebagai Kapolri. Presiden Jokowi pun sudah tak memperhitungkan nama BG sebagai calon Kapolri; dan menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, Presiden telah menyampaikan kepada DPR RI tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Â Dengan itu, tamatlah riwayat jabatan dan harapan sebagai Kapolri. Sementara itu, berita baik datang dari Solo. Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang bersama Megawati meresmikan patung Boeng Karno, di Kantor DPC PDIP Solo, menyatakan bahwa
"PDIP akan menerima apa yang diputuskan presiden. Sebagai partai pengusung, PDIP akan menjaga ketentraman masyarakat dan tidak ingin memperkeruh suasana. Â PDIP akan menerima keputusan presiden terkait pencalonan Kapolri, sejauh keputusan itu sesuai dengan konstitusi.
Dengan demikian, permasalahan pencalonan Kapolri tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan. Kami pegangannya konstitusi, dan tidak ingin memperkeruh suasana. Kami juga akan turut menciptakan ketentraman dalam masyarakat, [Merdeka/IHIDKK]."
Jadinya, Kompolnas mulai adem; Menteri Tedjo, sudah tak tedjo; PDIP, telah legowo; Megawati, sudah diam, walau mendongkol; DPR, sudah tahu dan tak segarang kemarin-kemarin. Kini, BG dengan pelan namun pasti akan menjadi sendiri; sendiri berjuang dan melakukan perlawanan terhadap Presiden gara-gara tak dilantik sebagai Kapolri. Nah ....
