Urgensi Eksploitasi Migas: Antara "Prosperity and Security Approach"

Kabinet kerja telah dilantik dan banyak harapan segenap komponen masyarakat akan segera terwujudnya jalan menuju Indonesia Hebat yang semakin berdaulat dan sejahtera. Salah satu mewujudkan jalan tersebut adalah dengan segera dilaksanakannya eksploitasi migas di daerah-daerah yang telah di eksplorasi oleh beberapa perusahaan migas pada titik-titik sumur baik di daratan (onshore)maupun lepas pantai (off sore). Kabupaten Natuna adalah Kabupaten paling utara NKRI di wilayah bagian barat berbatasan dengan Laut negara-negara ASEAN dan Laut Tiongkok Selatan merupakan satu daerah penghasil migas yang memiliki beberapa titik sumur migas yang terletak di Laut Natuna yang telah dieksploirasi oleh beberapa perusahaan migas di antaranya Santos, Lundin dan lain sebagainya. Harapan masyarakat Natuna melalui Bupati Natuna Bapak H. Ilyas Sabli yang diberitakan oleh Batam Pos pada Selasa, 21 Oktober 2014 dengan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar terwujud percepatan eksploitasi migas pada titik-titik sumur migas yang telah dieksploirasi sebagai gambar diatas. Eksploitasi titik-titik sumur migas yang telah dieksploirasi oleh beberapa perusahaan migas di Laut  Natuna merupakan hal yang urgensi untuk semakin menunjukkan kedaulatan wilayah NKRI dan salah satu perwujudan pendekatan pembangunan daerah Kepulauan perbatasan  dengan kombinasi Prosperity and Security Approach.

1414576962365230865

Kabupaten Natuna secara geografis terletak paling utara wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan Indonesia dengan posisi 1 16 LU – 7 19 LU ; 105 00 BT – 110 00 BT serta berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Kamboja

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepulauan Bintan

Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas dan Semenanjung Malaysia

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan luas wilayah 264.198,37 km2 yang terdiri atas Daratan seluas 2,001,30 Km2 (0,75 %) dan Lautan seluas 261,197,07 Km2 (99,25%). Sedangkan jumlah penduduk lebih kurang 80.193 Jiwa terdiri dari laki-Laki 41.476 jiwa dan perempuan 38.717 jiwa dengan kepadatan penduduk 36,45 jw/Km². Tersebar di beberapa gugusan pulau relatif besar luasnya. Jumlah Pulau : 154 Pulau terdiri dari 27 pulau berpenghuni dan 127 tidak berpenghuni. Dimana terdapat 7 pulau terluar/terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 dalam wilayah Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan negara lain,  sebagai berikut:

1. Pulau Kepala di Kecamatan Serasan Timur berbatasan laut Malaysia dengan koordinat 02° 38′ 43″ U – 109° 10′ 04″ T;

2. Pulau Subi Kecil/Kr.Duyung di Kecamatan Subianto yang berbatasan Laut Malaysia dengan koordinat 03° 01′ 51″ U – 108° 54′ 52″ T;

3. Pulau Sekatung di. Kecamatan Pulau Laut yang berbatasan Laut Vietnam dengan koordinat 04° 47′ 38″ U – 108° 00′ 39″ T;

4. Pulau Sebetul di Kecamatan Pulau Laut yang berbatasan Laut Vietnam dengan koordinat 04° 42′ 25″ U – 107° 54′ 20″ T;

5. Pulau Semium di Kecamatan Pulau Laut yang berbatasan Laut Vietnam dengan koordinat 04 ◦31′ 09″ U – 107° 43′ 17″ T;

6. Pulau Tokongboro di Kecamatan Bunguran Utara berbatasan Laut Malaysia dengan koordinat 04° 04′ 01″ U – 107° 26  09″ T;

7. Pulau Senua di Kecamatan Bunguran Timur dengan berbatasan Laut Malaysia dengan koordinat 04◦ 00′ 48″ U – 108° 25′ 04″ T.

Beberapa potensi dan ancaman strategis wilayah Kabupaten Natuna  sebagai berikut :

1. Budayawan kawakan Dedi Petet menyebut Natuna sebagai “The Truly ASEAN” dalam seminar Menuju ASEAN Community 2015, karena geografisnya dikelilingi atau berbatasan dengan Negara ASEAN;

2. Masih  terjadinya illegal fishing terutama pada musim utara berlangsung;

3. Adanya kearifan lokal transaksi ekonomi lintas batas dengan negara tetangga, tanpa adanya perjanjian bilateral (antara masyarakat Kecamatan Serasan dan Serasan Timur dengan Sematan Kuching Malaysia Timur);

4. Adanya Konflik Kepulauan Spratley yang diklaim oleh negara  Taiwan, China, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei Darusalam. Konflik ini nampak mulai meningkat, dan bisa jadi sewaktu waktu dapat memanas. Indonesia dapat memainkan peranannya untuk menciptakan keamanan di kawasan ini karena tidak ikut dalam bagian/klaim dalam konflik ini;

5. Klaim Negara Tiongkok atas kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan dengan mencantumkannya pada paspor warga negaranya;

6. Konflik ras anti Tiongkok dalam wilayah negara Vietnam, yang telah menyebabkan korban jiwa dan pengungsian warga Tiongkok dari Vietnam.

Dalam manajemen pembangunan wilayah Kepulauan dipengaruhi oleh  tingkat insularitas sebagaimana disampaikan Benedict (1967) dalam Rijanta (2005) dikemukakan bahwa, "Salah satu faktor yang diduga kuat menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah yang berbeda-beda antar bagian dalam wilayah Kepulauan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat insularitas wilayah Kepulauan, semakin rumit pula permasalahan yang dihadapinya dalam pembangunan sehingga sebagian besar wilayah dengan tingkat insularitas yang tinggi cenderung berkembang sebagai daerah terbelakang". Lebih lanjut Biagini dan Hoyke (1999) menyatakan bahwa insularitas secara morfologis adalah kondisi wilayah pulau yang dicirikan dengan ukuran yang kecil secara fisik dan jarak yang jauh dari wilayah kontinen. Insularitas morfologis ini berdampak terjadinya insularitas ekonomi dimana perkembangan wilayah hanya terjadi sebagian kecil zona yang kadang-kadang dikenali sebagai pusat pertumbuhan pada wilayah yang semestinya terbelakang.

Untuk itu dalam perlu ditemukan ahli faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat dan kendala dalam pembangunan wilayah yang geografis Kepulauan sebagai berikut :

1. Skala ekonomi yang kecil karena akses perdagangan dan transportasi perhubungan laut yang terbatas;

2. Isolasi fisik dan sosial karena jauhnya jarak antar wilayah pulau-pulau kecil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;

3. Migrasi keluar dan dinamika kependudukan mengingat kondisi wilayah Kepulauan membuat orang-orang seolah-olah "Born to Migrate";

4. Terbatasnya peluang diverifikasi tanaman;

5. Terbatasnya ketersediaan sumber air bersih dan kelistrikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar;

6. Kuatnya pengaruh musim angin dan cuaca yang tidak bisa diprediksi pada kegiatan ekonomi dan kerentanan terhadap bencana;

7. Konflik antara kebutuhan pelayanan dan jumlah penduduk ambang batas (treshold) yang menyebabkan zerosum game dimana optimasi pembangunan di suatu bidang membuat bidang lain kurang optimal diperhatikan.

Dengan telah dibentuk Kementerian Koordiantor Kemaritiman, semoga percepatan  pembangunan wilayah Kepulauan yang terintegrasi dan sinergis di sektor kemaritiman menyangkut sumber daya migas dan kelautan serta perikanan di wilayah Kepulauan yang notabene perbatasan, pulau-pulau kecil dan terdepan NKRI dapat diwujudkan dalam menuju Indonesia Hebat "The Great Indonesia" yang semakin berdaulat dan sejahtera. Semoga semboyan Inggris Raya yang diimplementasikan Raffles dalam membangun selat Malaka sebagaimana Singapura yang maju saat ini dapat menjadi ruh pada sel-sel sistem kerja kemenko kemaritiman yaitu , "if you rule the Wave, you rule the world". Pembangunan kemaritiman wilayah Perbatasan yang geografis perlu terobosan sistem berpikir "out of the box" dan "the discriminative but constructive policy " demi kedaulatan NKRI dan harga diri martabat bangsa di mata dunia..apalagi 2015 kita sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015...Salam Perbatasan.......