Boediono, Wayang atau Dalang Centurygate ? (1)

[caption id="attachment_36666" align="alignleft" width="300" caption="Wapres Boediono"][/caption] Bagi banyak orang, Boediono adalah the rising star. Padahal dari semua nama yang belakangan kerap muncul di berbagai pemberitaan mengenai skandal bailout Bank Century, dia adalah tokoh yang paling lama bercokol di pemerintahan. “Pak Boediono kan ada sejak dulu. Dari semua tokoh yang disebut-sebut (dalam kasus Bank Century) dia yang paling senior. Dia paling ngerti. Masa (kondisi Bank Century) dipertahankan seperti itu. Padahal banyak kriminalitasnya,” ujar Direktur Eksekutif Econit, Hendri Saparini suatu kali. Hendri Saparini tak yakin bila Boediono tidak mengetahui seluk beluk persoalan Bank Century, termasuk ketiga bank sakit yang menjadi cikal bakal bank itu. dengan demikian, Hendri Saparini pun yakin, semua kebijakan Bank Indonesia (BI) ketika dipimpin Boediono, yang berkaitan dengan penetapan rasio kecukupan modal atas sepengetahuan Boediono. Pengalaman Boediono menjadi menteri untuk pertama kali adalah ketika BJ Habibie mengangkatnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998. Setahun kemudian, Boediono meninggalkan gelanggang bersama Habibie yang tak lagi mendapat mandat. Posisi Menneg PPN diserahkan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Kwik Kian Gie. Kartu Boediono kembali hidup setelah pada Juli 2001 pemerintahan baru yang dipimpin Megawati Soekarnoputri terbentuk. Oleh Mega, pria kelahiran Blitar 25 Februari 1943 itu dipercaya sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Rizal Ramli. Tahun 2004 pemerintahan Mega digantikan pemerintahan SBY. Kabinet Gotong Royong pun bubar, dan digantikan Kabinet Indonesia Bersatu. Nama Boediono tak ada dalam format awal KIB. Posisi Menteri Keuangan kala itu diserahkan SBY kepada Jusuf Anwar. Boediono kembali masuk ke kabinet menyusul reshuffle tanggal 5 Desember 2005. Dia diangkat SBY menjadi Menko Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie yang digeser ke posisi Menko Kesra. Menyusul kekosongan kursi Gubernur BI setelah Burhanuddin Abdullah ditahan, pada April 2008 SBY mengusulkan Boediono sebagai calon tunggal Gubernur BI. DPR minus PDIP pun setuju. Selanjutnya, Mei 2008 Boediono dilantik sebagai Gubernur BI. Boediono sudah berkantor sekitar lima bulan, ketika pada 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 1 triliun. Permintaan ini diulangi Bank Century pada tanggal 3 November 2008. Kala itu menurut analisis BI, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen. Masih jauh di bawah CAR minimal untuk mendapatkan FPJP yang dinyatakan dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008, yakni sebesar positif 8 persen. Dalam laporan sementara investigasi Bank Century yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), per tanggal 26 September 2009, disebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan untuk mendapatkan FPJP itu menjadi “positif” saja. “Sementara itu, berdasarkan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi CAR BC (Bank Century) pada tanggal 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen. Sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP,” tulis laporan yang ditandatangani penanggung jawab pemeriksaan, Suryo Ekawoto Suryadi. Selain itu, masih sebut laporan BPK tadi, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan, sebesar Rp Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure. Inilah awal skandal.