Bagi pegiat Pungli, masa depan mendadak suram. Hal ini dikarenakan turun tangannya Presiden Jokowi secara langsung untuk memberantas pungli. Tidak tanggung-tanggung, jumlah Rp10.000 pun akan diurusi oleh Presiden. Seakan tidak cukup dengan membentuk SABER PUNGLI ( Sapu Bersih Pungutan Liar), hari ini di Solo, Presiden Jokowi menegaskan ulang komitmennya untuk memberantas praktek pungli yang sudah membudaya di masyarakat kita.
Presiden berjanji akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat terkait dengan pungli. "Pungli bukan hanya masalah nominal," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis Nasional 2016 di Lapangan Kottabarat, Solo, Minggu, 16 Oktober 2016. Menurut dia, praktek pungli sangat meresahkan meski terkadang nominalnya tidak terlalu besar. Selengkapnya di sini.
Bagi pemungli ( praktisi pungli), pungli merupakan budaya, dan karenanya wajib dilestarikan. Menurut Kamus, budaya itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah; membudaya/mem·bu·da·ya/ v menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; mendarah daging.
Pungli sudah mendarah daging. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa praktek pungli itu sudah menjadi suatu keharusan dan wajib. Bagaimanapun caranya akan diupayakan supaya bisa terus melakukan pungli. Dan hasil pungli ini juga sudah menjadi darah dan daging, menyatu dalam hidup pemungli dan sanak keluarganya yang disuapi dengan sesuatu yang berasal dari pungli. Sehingga, sangat wajar jika pungli itu mendarah daging, karena sudah menyatu dengan kehidupan si pemungli. Tanpa pungli, entahlah akan seperti apa jadinya.
Oleh karenanya, tindakan Presiden yang akan menyapu bersih pungli bukan merupakan persoalan kecil dan sepele. Ini menyangkut budaya, budaya pungli yang sudah lama dilestarikan. Dengan demikian, memberantas pungli sama saja dengan memberantas budaya, budaya memungli dan juga budaya hidup dari hasil pungli yang hidup di masyarakat.
Tentu ini tidak mudah, baik bagi presiden dan aparat yang ditugaskan untuk itu karena pegiat pungli yang selama ini sudah terbiasa hidup dari pungli dan hidupnya dibangun dari pungli adalah juga sebagian dari mereka yang ditugaskan untuk memberantasnya, yakni aparat kepolisian dan kejaksaan.
Sangat bisa akan ada penolakan, atau ketidakseriusan untuk sungguh-sungguh memberantasnya. Belum lagi upaya dari pemungli untuk selalu berupaya menemukan metode pungli yang sulit terdeteksi dan sifatnya abu-abu, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pungli. Bisa saja dibuat layaknya simbiosis mutualisma, saling membutuhkan, sehingga tidak ada yang merasa keberatan dan dirugikan, karena kedua pihak memang sama sama berkepentingan supaya praktek itu terjadi.
Pungli ini, dari segi bahasa dan adat Ketimuran sebenarnya kurang santun, sehingga bahasanya perlu disesuaikan dengan adat masyarakat kita yang santun dan agamis. Maka kemudian pungli ini pun beradaptasi dengan istilah yang bisa diterima oleh masyarakat seperti: ucapan terimakasih, uang rokok, salam tempel, angpao, tehaer, hingga kick back. Lain lagi jika urusannya politik, bisa dinamakan mahar, sumbangan, baik yang sifatnya wajib maupun sukarela, bahkan pernah diberi nama Apel Malang hingga apel Washington.
Adalah realita di masyarakat kita, ada begitu banyak orang yang dengan terang-terangan menampilkan gaya hidup yang sangat jauh melampaui apa yang dapat ditopang oleh penghasilan yang didapatnya sesuai dengan profil yang sebenarnya. Misalnya, seorang pegawai yang mempunyai gaji sekian juta per bulan namun mampu memiliki rumah mewah, dengan aneka perabotan dan berbagai peralatan modern dan mahal , mobil yang tidak murah. Menyekolahkan anak di sekolah favorit dan mahal, ditambah lagi dengan setiap anggota keluarga bisa memiliki gadget keluaran terbaru.
Mengadakan acara-acara atau pesta yang mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Secara logika, sulit diterima akal bagaimana penghasilan sebagai pegawai dengan struktur gaji yang sudah terbaca publik mampu menopang gaya hidup sedemikian. Dan ironisnya, justru ada kesan bangga dan terhormat. Jika seseorang bisa memamerkan apa yang dimilikinya, tak peduli sumbernya dari mana.
Demikianlah akhirnya, banyak orang berebut dan mengincar lahan atau kedudukan yang dianggap “basah”, atau dalam istilah salah satu etnis di Sumatera disebut “ Baba ni Hepeng”. Dan untuk mendapatkan posisi ini, banyak orang yang bersedia membayar atau rela berkorban. Tentu dengan perhitungan bahwa apa yang mereka berikan sekarang tidaklah seberapa dibandingkan dengan jumlah yang akan mereka dapatkan kemudian. Mungkin setahun, dua tahun sudah balik modal, begitu katanya.
