Ngawur saja bilang BBM harus naik? Lho ini beneran, emang harus diapain? Kemarin kan dirimu seolah-olah menentang kenaikan BBM, kenapa sekarang malah harus memelas terima nasib? Ini bukan soal terima nasib kawan, dan bukan soal menentang kenaikan. Tetapi lebih pada kebijakan pemerintah yang menyeluruh sehingga kenaikan BBM bukan satu-satunya cara mengatasi defisit anggaran negara.
Memang kamu ngerti itung-itungan pemerintah? Sedikit mengerti tapi banyak yang gak dimengerti. Nah itu! Gak ngerti kan? Sudahlah terima saja nasib kalo memang BBM harus naik. Enak saja kamu! Lho kok begini, saya kan gak bilang naiknya berapa tetapi memang kudu naik. Coba saja kamu liat statement para jagoan ekonomi kita dan juga partai yang disebut "mbalelo" terhadap koalisi semua pada setuju naik kan ? Bener gak? Ah ada juga yang gak setuju kok! Halah! coba simak baik-baik deh, ujung-ujungnya memang mereka setuju untuk naik tetapi mengenai berapa kenaikannya itu belum ada kata sepakat.
Tapi saya percaya pemerintah pasti tetap akan menaikan dengan harga berkisar 5.000 hingga 5.500, artinya terjadi kenaikan 500 hingga 1.000 rupiah  untuk premium. Walau begitu Negara tetap harus mencari jalan keluar dalam penghematan anggaran dalam pelaksanaannya. Artinya memang dalam prakteknya defisit anggaran bahkan realisasi anggaran selalu dapat ditekan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan anggaran itu sendiri. Jadi kamu pikir memang harus lebih tinggi kenaikanya? Ya jelas! Kamu gak baca kata menteri keuangan? Agus Martowardojo mengatakan, pada bulan Maret harga keekonomian solar sudah menembus Rp9.390 per liter dan Premium Rp9.018. Jadi coba saja kamu itung sendiri subsidinya harus berapa? Tetapi kan gak serta merta pemerintah langsung patok di angka 9.000 rupiah per liter misalnya.  Udah deh nerima aja kalo memang harus naik!
Tapi solusinya kan gak semudah itu? Memang benar, seperti yang pernah kita diskusikan bahwa kenaikan BBM bukanlah solusi paling utama, antisipasi defisit anggaran sudah harus dipikirkan pemerintah dari jauh hari. Kalo gak kita dikendalikan harga minyak dunia itu. Ya semisalnya, pertamina sekarang harus membenahi diri dan kontrak migas dengan perusahaan asing juga bisa ditinjau sebagai bentuk kesepakatan saling pengertian. Artinya kontrak kerja tetap dihormati namun toh masih ada peluang untuk duduk berbicara demi kelangsungan mereka juga dalam jangka panjang. Tapi gak harus memperpanjang kontrak ya dan memberikan janji muluk-muluk. Namun mengajak saling pengertian walaupun banyak orang melihat hal ini omong kosong karena the real business tidak akan pernah bisa bicara begitu.
Ahh itu semua teori! Lho walau teori, tetapi ini kan peluang. Kenapa gak dimanfaatkan! Yang saya bilang kan baru satu sisi saja, dari soal pengelolaan migas. Tetapi sisi lain tentang belanja pegawai dan konsumsi pemerintah juga harus dapat dihemat biar perlu  dipangkas yang gak penting-penting dan membuahkan hasil bagi kemakmuran rakyat. Buktinya APBD yang diusulkan rata-rata dimonopoli dengan belanja pegawai hingga lebih dari 50% dari RAPBD. Ini proyeksi bahwa APBN-P kita juga akan diasumsikan sama.
Tapi entar dulu, antisipasi ini kan sebagai wacana kedepan. Tetapi yang didepan mata, 1 April kan sudah dekat. Nah yang terpenting adalah pemerintah dapat mengawal kebijakan kenaikan BBM itu sendiri. Misalnya pencegahan adanya penimbunan BBM bahkan bahan pokok pangan masyarakat, operasi pasar, mejaga kestabilan moneter, pencegahan penyeludupan minyak mentah ataupun yang jadi, menjamin pemberian "balas jasa" berupa bantuan langsung tunai (BLT) secara tepat sasaran dan tetap mengawal dan menjamin subsidi lain dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang perlu diprioritaskan dan semua indikator lain yang memicu inflasi.
Kamu jamin gak ada pergolakan apa-apa di masyarakat? Ah kalo adapun hanya merupakan akumulasi persoalan lain tetapi gak akan sampai pada kekhwatiran bahwa akan terjadi chaos. Tahun 1998 ke 2012 baru 14 tahun yang lalu, masih hangat dipikiran rakyat dan masih banyak yang trauma akan masalah nasional ketika itu. Gak akan mudah mereka terpancing ke arah itu lah. Gak usah lebay. Lagian TNI dan POLRI memang ikut sigap mengamankan kebijakan pemerintah dan menghindari adanya anarkis di masyarakat. Ya paling tidak walau ada pro dan kontra, gak harus dipikir terjadi chaos lah terlalu berlebihan. Kamu yakin gak akan terjadi penggulingan pemerintah? Ah ngawur saja, walau emang ada dipikiran sebagian orang tetapi gak semudah itu. Sudahlah gak usah lebay.
Jadi berapa kenaikannya? Lha itu tadi berkisar 5.000 sampai 5.500. Emang kalu naik hingga 9.000 rupiah mau apa? Apa kamu pikir sejak kenaikan terakhir, harga minyak dunia gak terjadi dan membebankan anggaran berjalan ? Asumsi untuk APBN-P harus jelas, ini anggaran harus berjalan kalo gak gimana pembangunan mau jalan juga. Jadi gimana? ya ela, ya naik! Naik! menyebalkan! Hehehe asem! Â kecengkan tali pinggang kamu itu !
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H