Siapa yang nggak tahu polisi tidur? Rasanya kebangetan deh kalau nggak tahu, wong dia ada di mana-mana... Hayo, siapa yang nggak sebal sama polisi tidur? Mungkin semuanya mengacungkan tangan tanda setuju... Iya nggak?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001), polisi tidur diberi makna "bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan". Istilah polisi tidur pun disebut-sebut dalam Kamus Indonesia-Inggris John M. Echols dan Hassan Shadily Edisi Ketiga (1989) dengan menyebutnya sebagai “traffic bump”. Dalam Kamus Lengkap Indonesia-Inggris (2005), Alan M. Stevens dan A. Ed Schmidgall-Tellings menginggriskan istilah polisi tidur menjadi speed trap, traffic bump.
Jadi,by definition, polisi tidur bisa disebut sebagai “alat pembatas kecepatan”,yaitu bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatankendaraan.
Jadi polisi tidur itu juga berguna dan ada manfaatnya, dong? So pasti!
Sebagai alat pembatas kecepatan, dia memaksa kendaraan-kendaraan yang lewat untuk menurunkan kecepatannya. Ini tentu sangat bermanfaat di area tertentu, misalnya di dekat sekolah, karena dapat meningkatkan aspek keselamatan.
Trus, kenapa Om-G kepingin membongkar polisi tidur? Halah, kayak sampeyan nggak pengen aja, hayo ngaku! Ampun Om-G, iya deh saya ngaku punya keinginan yang sama dengan Om-G...
Di negara kita yang tercinta ini agaknya homo-homini-lupusatawa hukum rimba masih berlaku (secara tidak resmi, tentu saja...) untuk hal-hal tertentu. Misalnya sebagian pengemudi motor (atau mobil) mungkin berpikir “Ini ‘kan kendaraan gue, dibeli pake duit gue, ya terserah gue dong mau ngebut juga di mana pun gue mau...”; dan melajulah dia dengan kencang, walaupun di dekat situ ada Sekolah Dasar... Dan masyarakat di sekitar situ pun membalasnya dengan memasang polisi tidur. “Ini agak gue, kesayangan gue... Lha kalau anak gue kenape-kenape a.k.a. celaka, memangnya lu mau tanggung jawab?”. Dan dengan kesebalan yang seperti itu, dibangunlah polisi tidur yang “aduhai”...
Maksud pembuatan polisi tidur pada awalnya adalah sebagai pembatas kecepatan bagi kendaraan yang lewat, dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, baik keselamatan bagi warga maupun bagi si pengendara.
Di satu sisi, keberadaan polisi tidur memang bisa menciptakan suasana keamanan jalan dan keselamatan lingkungan. Orang jadi berhati-hati dan berjalan pelan ketika melintasi polisi tidur. Namun di sisi lain juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
Selain itu sering masyarakat membuatnya secara lebay, baik jarak yang terlalu dekat maupun tinggi gundukannya. Polisi tidur yang dibangun itu kadang-kadang tinggi banget, atau kadang-kadang nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi “nyelekit”... Pokoké nyebelin deh... Dan korbannya bukan hanya mereka yang ngebut dan ugal-ugalan,tapi termasuk kita-kita ini yang ganteng (ato cantik), baik hati dan sopan berkendara di jalan... Sebel ‘kan? Sebel ‘kan?
Walaupun maksudnya baik, untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang lewat sehingga bisa mengurangi potensi dan akibat kecelakaan, mbok yao, bikin polisi tidurnya jangan keterlaluan dong... Bisa bikin celaka, tahu? Dengan ketinggiannya atau karena nyelekitnya, dan kadang-kadang dipasang di tikungan jalan, maka alih-alih cuma bikin pelan, polisi tidur memang bisa bikin nggak nyaman, bikin celaka dan atau bikin mobil rusak... Siapa tuh, yang kemudian bersedia bertanggung jawab kalau ada kecelakaan gara-gara polisi tidur? Au ah gelap..
Dan lagi bikin polisi tidur itu ada aturannya, lho... nggak boleh sembarangan. Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan No.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan menyebut bahwa polisi tidur hanya boleh dibuat di jalan pemukiman, jalan lokal kelas III c, dan di jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Dalam pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa penentuan lokasi dan jumlah polisi tidur harus disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Tuh ‘kan? Harus melalui ijin dari pihak berwenang!
Pasal 4 nya menyebutkan bahwa polisi tidur itu “... itu perlu didahului dengan rambu peringatan". Dan pada pasal 5: "Pembatas kecepatan kendaraan harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%".
- Dibuat memanjang dan melintang seperti trapesium
- Tinggi maksimum 12 cm
- Bagian pinggir mempunyai kelandaian 15%
- Dicat dengan warna hitam serong (30 cm) dan putih atau kuning (20 cm)
- Meminta izin kepada Dinas Perhubungan.
Misalnya untuk wilayah Jakarta, pembuat polisi tidur tanpa ijin bisa dilaporkan sebab ketentuannya diperkuat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta 12/2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyebarangan Jalan. Dalam Perda tersebut polisi tidur tertulis tanggul pengaman jalan. Pada Pasal 53 (b) dijelaskan setiap orang tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan dilarang membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penggaduh (speed trap). Pelanggar akan dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 5 juta seperti tertulis pada Pasal 105 (1).
Juga, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 274 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".
Nah, ‘kan..? Apakah polisi tidur di tempat Om dan Tante sudah memenuhi syarat-syarat di atas?
Dan, kembali ke judul di atas: “Polisi tidur boleh dibongkar nggak ya?” Harus lapor dulukah? Kalau harus lapor, lapor ke mana/kepada siapa?
Mungkin dunia ini akan lebih indah kalau kita sama-sama saling menghormati. Daripada capé mengeluh mengenai kondisi jalan yang banyak polisi tidurnya, akan lebih baik bila para pengendara/pengguna jalan menyadari bahwa jalanan merupakan milik bersama. Artinya ketika melintas di jalan-jalan permukiman ya harus menjaga etika (dan mengurangi kecepatan...). Sementara itu masyarakat juga sebaiknya menyadari bahwa selain menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara, polisi tidur yang lebay juga akan bisa berbahaya bagi para pengendara (terutama motor), membuat komponen kendaraan menjadi lebih cepat rusak dan membuat jalanan menjadi cepat rusak karena sering tergenang. Mungkin harus ada tindakan tegas dari Dinas Perhubungan terkait masalah ini demi keamanan dan kenyamanan bersama. Setuju?
Bon vacances...
Salam,
Om-G [Kompasiana.com/Om-G].
