Mohon tunggu...
Olvian harefa
Olvian harefa Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Potensi Utama

Perkenalkan saya Olvian Harefa. Saya merupakan seorang masahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama. Saya saat suka dengan sejarah ataupun politik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Imigrasi Ilegal India di Arab Saudi

15 Januari 2025   09:15 Diperbarui: 15 Januari 2025   08:57 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Imigrasi ilegal merupakan salah satu isu yang kompleks dalam hubungan internasional, terlebih di kawasan yang memiliki daya tarik ekonomi, salah satunya Arab saudi. Arab saudi sendiri merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja migran, negara ini banyak menrima jutaan tenaga kerja asing setiap tahunnya, termasuk dari India. Imigrasi ilegal sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti kesenjangan ekonomi, tekanan sosial, dan politik di negara asal. Imigrasi ilegal dari India ke Arab Saudi telah menjadi perhatian serius, baik bagi pemerintah Saudi maupun pemerintah India, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kedua negara. Imigrasi ilegal dari India ke Arab Saudi merupakan isu penting dalam konteks hubungan bilateral kedua negara.  Arab Saudi, sebagai negara kaya di Timur Tengah, menarik banyak pekerja migran, termasuk dari India. Namun, kurangnya data spesifik menghambat pemahaman komprehensif mengenai jumlah imigran ilegal asal India di Arab Saudi.

Alasan imigran ilegal India datang ke arab saudi dikarenakan tingginya angka kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan rendahnya pendapatan di India menjadi faktor pendorong utama imigrasi ilegal dari warga negara tersebut. Kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan ini mendorong banyak individu untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negara lain.

Arab Saudi memberlakukan berbagai sanksi untuk menangani imigrasi ilegal, termasuk deportasi massal, denda berat, dan hukuman penjara bagi mereka yang tertangkap tanpa dokumen resmi. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal juga menghadapi denda besar dan pembatasan operasional. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan hukum imigrasi dan mengurangi beban sosial serta ekonomi yang diakibatkan oleh pekerja ilegal. Di sisi lain, pemerintah India juga berupaya mencegah warganya melakukan migrasi ilegal melalui berbagai langkah, seperti meningkatkan kesadaran akan risiko bekerja secara ilegal di luar negeri, memperkuat pengawasan dokumen perjalanan, serta menyediakan jalur legal yang lebih mudah dan terjangkau bagi pekerja migran. Kolaborasi bilateral antara India dan Arab Saudi juga terus diperkuat untuk menangani masalah ini, termasuk dalam bentuk perjanjian tenaga kerja dan pertukaran informasi untuk memberantas sindikat perdagangan manusia yang sering kali memfasilitasi migrasi ilegal.

Imigrasi ilegal dari perspektif hubungan interasional

            Neorealis memandang Imigrasi ilegal ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta melindungi identitas nasionalnya. Arab Saudi melihat imigrasi ilegal sebagai ancaman terhadap sumber daya, pekerjaan, dan identitas nasionalnya. Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan sanksi unruk mengendalikan arus imigrasi ilegal termasuk dari India. Dengan tujuan dapat mencegah imigras ilegal dan melindungi keamanan nasional negaranya. Salah satu sanksi paling umum adalah deportasi. Imigran ilegal yang tertangkap di Arab Saudi akan dideportasi kembali ke negara asal mereka.  Arab Saudi juga menerapkan denda yang besar bagi imigran ilegal dan hukuman penjara bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia atau penyelundupan imigran ilegal.

   Namun, Human security menekankan bahwa perlindungan individu dari ancaman ekonomi, fisik, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Arab Saudi, sanksi terhadap imigran India dapat dinilai berdasarkan dampaknya pada hak asasi manusia dan kesejahteraan individu. Kontradiksi dengan Human Security: Meskipun Arab Saudi memiliki hak untuk menegakkan hukum keimigrasian, penerapan sanksi sering kali tidak selaras dengan prinsip human security. Hal ini terutama terlihat pada kurangnya perlindungan terhadap pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi. Upaya pemerintah Arab Saudi dalam mencegah imigrasi ilegal dapat dianalisis dari berbagai perspektif teoritis, termasuk teori Marxis, Neorealis, dan konsep Human Security. Setiap teori memberikan pandangan yang berbeda tentang hubungan antara negara, ekonomi global, dan individu.

1. Pengetatan Sistem Visa: Pemerintah mengimplementasikan sistem visa yang lebih ketat dan digital, menggunakan platform seperti Absher untuk mengontrol kedatangan dan keberadaan pekerja migran.

2. Sistem Kafala (Sponsorship): Sistem ini mewajibkan pekerja migran memiliki sponsor (majikan) yang bertanggung jawab atas status mereka. Meskipun kontroversial, sistem ini memberikan kontrol ketat terhadap pergerakan pekerja migran.

3. Operasi Penertiban Pekerja Ilegal: Razia rutin dilakukan di berbagai tempat kerja dan pemukiman untuk menangkap pekerja ilegal dan deportasi massal terhadap mereka. Pekerja yang ditemukan tanpa dokumen sah sering kali dihukum dengan denda atau dipulangkan ke negara asal mereka.

4. Program Amnesti: Setiap beberapa tahun, Arab Saudi memberikan amnesti bagi pekerja ilegal untuk keluar dari negara dengan bebas dari sanksi, dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja ilegal yang tersisa di negara tersebut.

5. Peningkatan Pengawasan Perbatasan: Pengawasan di perbatasan darat dan laut diperketat untuk mencegah penyelundupan manusia dan imigrasi ilegal, dengan penggunaan teknologi dan patroli yang lebih intensif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun