CPMK6_Diskursus Kritik Mutual Agreement Procedure Tax Treaty_Pajak Internasional_Prof Apollo

Mutual Agreement Procedure (MAP) atau Prosedur Persetujuan Bersama adalah sebuah mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Sederhananya, MAP adalah sebuah jalan keluar yang diberikan kepada wajib pajak ketika mereka menghadapi situasi di mana mereka dikenakan pajak ganda oleh dua negara yang berbeda atas penghasilan yang sama.

Mengapa MAP Dibutuhkan?

Konsep dasar perpajakan internasional adalah untuk mencegah terjadinya pajak ganda, namun dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan P3B antara dua negara atau lebih. Hal ini dapat memicu sengketa pajak. Beberapa alasan mengapa MAP diperlukan antara lain:

• Perbedaan Interpretasi terhadap P3B: Setiap negara memiliki otoritas pajak dan interpretasi hukum yang berbeda, meskipun telah ada P3B.
• Kompleksitas Transaksi Lintas Negara: Transaksi bisnis lintas negara seringkali melibatkan struktur yang kompleks, sehingga sulit untuk menentukan negara tempat pajak seharusnya dikenakan.
• Perubahan Peraturan Perpajakan: Perubahan peraturan perpajakan di suatu negara dapat mempengaruhi penerapan P3B dan memicu sengketa baru.

Bagaimana MAP Bekerja?

Secara umum, proses MAP melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan MAP: Wajib pajak yang merasa dirugikan oleh pajak ganda dapat mengajukan permohonan MAP kepada otoritas pajak negara tempat tinggalnya.
2. Pemeriksaan Awal: Otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
3. Pemberitahuan ke Negara Mitra: Setelah pemeriksaan awal selesai, otoritas pajak negara tempat tinggal wajib pajak akan memberitahukan permohonan MAP tersebut kepada otoritas pajak negara mitra.
4. Konsultasi Bilateral: Kedua otoritas pajak akan melakukan konsultasi bilateral untuk membahas masalah yang diajukan oleh wajib pajak. Konsultasi ini dapat dilakukan secara tertulis atau melalui pertemuan tatap muka.
5. Kesepakatan Bersama: Jika kedua otoritas pajak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dibuat sebuah protokol kesepakatan yang mengikat secara hukum. Protokol kesepakatan ini akan mengatur bagaimana masalah pajak ganda tersebut akan diselesaikan.
6. Implementasi Kesepakatan: Setelah protokol kesepakatan ditandatangani, masing-masing otoritas pajak akan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam protokol tersebut.

Manfaat MAP

• Mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak ganda: MAP memberikan solusi yang adil dan efisien untuk mengatasi masalah pajak ganda.
• Meningkatkan kepastian hukum: MAP memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melakukan aktivitas bisnis lintas negara.
• Mempromosikan kerjasama internasional: MAP memperkuat kerjasama antara otoritas pajak berbagai negara.
• Mencegah praktik penghindaran pajak: MAP dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan perbedaan perpajakan antar negara.

Syarat Pengajuan MAP

• Adanya P3B: Syarat utama untuk mengajukan MAP adalah adanya P3B yang berlaku antara negara tempat tinggal wajib pajak dan negara mitra.
• Pajak Gada: Wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa mereka dikenakan pajak ganda.
• Sudah Melakukan Upaya Administratif: Wajib pajak harus sudah melakukan upaya administratif yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masing-masing negara, seperti mengajukan keberatan atau banding.
• Dalam Waktu Tertentu: Permohonan MAP harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah pajak dikenakan.

Tantangan dalam Pelaksanaan MAP

• Jangka Waktu Penyelesaian: Proses MAP dapat memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada kompleksitas masalah dan kesediaan kedua otoritas pajak untuk bekerja sama.
• Biaya: Meskipun MAP merupakan mekanisme yang disediakan secara gratis oleh pemerintah, namun wajib pajak tetap harus menanggung biaya-biaya yang terkait dengan proses MAP, seperti biaya konsultasi dengan ahli pajak.
• Keterbatasan MAP: MAP tidak dapat menyelesaikan semua jenis sengketa pajak. Ada beberapa jenis sengketa pajak yang tidak dapat diselesaikan melalui MAP, misalnya sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana pajak.

Syarat Pengajuan MAP

• Adanya P3B: Syarat utama untuk mengajukan MAP adalah adanya P3B yang berlaku antara negara tempat tinggal wajib pajak dan negara mitra.
• Pajak Gada: Wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa mereka dikenakan pajak ganda.
• Sudah Melakukan Upaya Administratif: Wajib pajak harus sudah melakukan upaya administratif yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masing-masing negara, seperti mengajukan keberatan atau banding.
• Dalam Waktu Tertentu: Permohonan MAP harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah pajak dikenakan.

sumber : Krishand Software Blog 

Perkembangan Terbaru dalam MAP

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perkembangan penting dalam pelaksanaan MAP, antara lain:

• Peningkatan Penggunaan Mekanisme Elektronik: Banyak negara telah mulai menggunakan sistem elektronik untuk pertukaran informasi dan komunikasi dalam proses MAP.
• Fokus pada Pencegahan Pajak: MAP tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang sudah terjadi, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pajak ganda di masa depan.
• Kerjasama Internasional yang Lebih Intensif: Negara-negara anggota OECD dan G20 semakin meningkatkan kerjasama dalam bidang perpajakan, termasuk dalam pelaksanaan MAP.

Contoh Kasus

Misalkan, sebuah perusahaan teknologi Indonesia memiliki anak perusahaan di Singapura. Perusahaan induk di Indonesia dan anak perusahaan di Singapura sama-sama melaporkan laba dari transaksi antara keduanya. Namun, kedua negara memiliki interpretasi yang berbeda mengenai alokasi laba yang seharusnya. Indonesia berpendapat bahwa sebagian besar laba seharusnya dialokasikan ke Indonesia, sementara Singapura berpendapat sebaliknya. Akibatnya, perusahaan tersebut dikenakan pajak ganda atas laba yang sama oleh kedua negara.

Proses Penyelesaian melalui MAP:

1. Permohonan MAP: Perusahaan tersebut mengajukan permohonan MAP kepada otoritas pajak di Indonesia.
2. Pemeriksaan Awal: Otoritas pajak Indonesia akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
3. Pemberitahuan ke Singapura: Otoritas pajak Indonesia akan memberitahukan permohonan MAP tersebut kepada otoritas pajak Singapura.
4. Konsultasi Bilateral: Kedua otoritas pajak akan melakukan konsultasi bilateral untuk membahas masalah yang diajukan oleh perusahaan. Dalam konsultasi ini, kedua belah pihak akan meneliti kembali dokumen-dokumen yang relevan, melakukan analisis transfer pricing, dan berdiskusi mengenai interpretasi yang tepat terhadap P3B.
5. Kesepakatan Bersama: Setelah melalui serangkaian diskusi, kedua otoritas pajak akhirnya mencapai kesepakatan mengenai alokasi laba yang adil dan wajar. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam sebuah protokol kesepakatan.
6. Implementasi Kesepakatan: Masing-masing otoritas pajak akan melakukan penyesuaian terhadap surat ketetapan pajak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Perusahaan akan menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan lebih dari satu negara.

Penyelesaian yang Mungkin:

Ada beberapa kemungkinan penyelesaian dalam kasus ini, antara lain:

• Alokasi Laba Ulang: Kedua otoritas pajak sepakat untuk melakukan alokasi laba ulang berdasarkan metode transfer pricing yang disepakati bersama.
• Penghapusan Pajak: Salah satu negara atau kedua-duanya setuju untuk menghapuskan sebagian atau seluruh pajak yang telah dikenakan.
• Kredit Pajak: Salah satu negara memberikan kredit pajak kepada wajib pajak atas pajak yang telah dibayarkan di negara lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian MAP:

• Ketentuan P3B: Ketentuan P3B yang berlaku antara Indonesia dan Singapura akan menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa.
• Dokumentasi Transfer Pricing: Kualitas dan kelengkapan dokumentasi transfer pricing yang dimiliki oleh perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap hasil negosiasi.
• Keahlian Negosiator: Keahlian negosiator dari kedua otoritas pajak akan sangat menentukan keberhasilan proses MAP.
• Kerjasama Antar Negara: Tingkat kerjasama antara otoritas pajak Indonesia dan Singapura juga akan mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses MAP.

sumber : DDTC News

Contoh Kasus Lain:

Selain kasus alokasi laba, MAP juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait:

• Definisi penghasilan kena pajak: Misalnya, apakah dividen yang diterima dari anak perusahaan di luar negeri termasuk dalam penghasilan kena pajak atau tidak.
• Tempat kedudukan tetap (permanent establishment): Misalnya, apakah suatu kantor perwakilan di negara lain dianggap sebagai tempat kedudukan tetap sehingga harus membayar pajak di negara tersebut.
• Penghapusan pajak berganda: Misalnya, bagaimana cara menghitung kredit pajak untuk menghindari pajak ganda.

Kesimpulan

MAP merupakan mekanisme yang sangat penting dalam sistem perpajakan internasional. Dengan adanya MAP, wajib pajak dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas bisnis lintas negara, serta menghindari beban pajak yang berlebihan.