Indonesia Maju: Usung Banyak Menteri di Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama menteri dan wakil menteri dalam susunan kabinet Merah Putih yang akan membantu jalannya sistem pemerintahan selama lima tahun ke depan. Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis, total ada 48 menteri dan 5 kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri. 

Dia antara nama-nama menteri yang terpanggil ada nama menteri yang menjabat di era kabinet Joko Widodo. Adapun alasan presiden Prabowo Subianto memilih, karena mereka dinilai memiliki kredibilitas dan pengalaman yang bagus.Presiden Prabowo mengibaratkan susunan menteri kabinet merah putih sama dengan klub sepak bola, di mana tidak ada perbedaan suku, agama, dan ras. Namun mereka berjuang yang terbaik untuk Indonesia.

"Kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa agamanya apa sukunya apa rasanya apa. Dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, berjuang atau tidak, mampu enggak deliver, mampu enggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari," tegasnya dalam VIVA.co.id (Rabu, 9 Oktober 2024).

Susunan kabinet yang semakin menggemuk dengan terdiri 48 menteri dan 5 kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri, yang sangat berbanding denga menteri di kabinet-kabinet sebelumnya, di era Joko Widodo terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang. Hal ini bukan hal yang baru, dikarenakan dalam masa pemerintahan Soekarno, tercatat lebih dari 100 orang menduduki posisi menteri. Adapun, Kabinet Dwikora II memiliki jumlah menteri terbanyak, yaitu 111 orang. Namun susunan kabinet ini di gadang-gadang menggemukkan anggaran negara. 

Hal ini dilakukan bapak Prabowo untuk memisahkan kementerian yang mengelola banyak bidang menjadi kementerian yang lebih spesifik. Ini bertujuan agar setiap kementerian lebih fokus pada tugas dan program di bidang tertentu, sehingga program pemerintah menjadi lebih efektif. Menurutnya, saat ini beberapa urusan pemerintahan masih digabungkan di dalam satu kementerian.

"Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program, satu kementerian satu bidang," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Itulah mengapa bapak Presiden Prabowo Subianto, memutuskan untuk memecah berapa bidang pemerintahan agar cipta kerja yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dia cita-citakan demi Indonesia Maju. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

Dengan revisi UU Kementerian Negara, presiden bisa menentukan jumlah kementerian. Ketentuan teranyar pada beleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Ketentuan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih untuk menentukan jumlah kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.

"Kami memberikan ruang, kami tidak pernah bilang harus banyak atau sedikit, tapi berapa pun kebutuhan yang dibutuhkan oleh presiden," ujar Supratman dalam sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Namun hal ini juga menimbulkan asumsi yang berbeda-beda mengenai susunan menteri kabinet merah putih.

"Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak karena mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain kurang efisien karena memerlukan sumber daya lebih dalam satu permasalahan, hal ini juga akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, akan ada penambahan pegawai hingga staf khusus di tiap kementerian baru. Sementara itu, lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Jika di tafsirkan, kabinet baru ini bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Hal ini menunjukkan, semakin membengkaknya anggaran negara yang berarti juga semakin banyak utang negara kita. 

Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti negara tetangga kita seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam dan lain-lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak menteri. Seperti negara Malaysia yang memiliki 31 menteri dalam pemerintahannya, Myanmar memiliki 17 menteri, dan Vietnam memiliki 18 menteri.

Bahkan negara maju seperti Singapura hanya memiliki 15 menteri dalam sistem pemerintahannya. Dan merupakan satu-satunya negara yang memiliki jumlah menteri paling sedikit di Asia tenggara. Namun ini kembali lagi dengan keputusan Presiden, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia tenggara.

Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan yang baru ini saya mengharapkan agar bapak Presiden Prabowo Subianto dapat mengemban amanah dengan baik dan  menjadikan negara kita Indonesia, menjadi negara maju. Dengan adanya banyak pemimpin di kabinet Merah Putih diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih efisien dan nyata dalam mengatasi permasalahan-permasalahan baik itu bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Namun, permasalahan serta tantangan itu pasti terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Kementerian yang memerlukan banyak sumber daya yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi suatu negara. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, potensi inefisiensi dan pembengkakan anggaran bisa menjadi batu sandungan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih menekankan keseimbangan dan fokus pada program yang spesifik dan tetap mengontrol pengeluaran negara.

Pada akhirnya sistem pemerintahan dengan kabinet merah putih ini secara baik dengan meningkatkan kolaboratif, transparan, dan efektif. Dengan kolaboratif maka akan menciptakan kerja sama yang lebih efisien dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan lebih baik. Jika sistem pemerintahan ini benar-benar baik maka masa depan Indonesia sebagai negara maju akan lebih cerah dan progresif. Kabinet Merah Putih, bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.