“If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing.” (Margaret Thatcher)
Sikap Ahok sangat jelas dengan siapa harus berhadapan. Hal yang menjadi dasar Ahok mengambil sikap tidak abu-abu adalah ‘taat konstitusi’ sebagai pedoman dan ‘nama baik’ sebagai tujuan hidup. Ahok tidak doyan uang tapi doyan ribut. Berapapun harga yang ditawarkan tidak membuatnya bergeming. Bagi Ahok, nama baik tidak bisa dibeli “Harga saya adalah nyawa saya”. Kalaupun Tuhan berkehendak harus menjadi martir demi menegakkan konstitusi, baginya ‘mati adalah keuntungan’.
Dengan pedoman dan tujuan hidupnya, cara Ahok memimpin birokrasi dianggap tidak lazim. Berbeda dengan kebiasaan kepala daerah pada umumnya yang masih memberi ruang kompromi. Ahok mendobrak dan memporak porandakan ‘kenyamanan sesat’ yang selama ini dinikmati kalangan terbatas. Yaitu, oknum birokrat, politisi, swasta dan oknum aparat.
Muara ‘kenyamanan sesat’ adalah KORUPSI yang menjadi masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini. Dan korupsi bisa terjadi karena ada kolusi antara oknum birokrat + birokrat, oknum politisi + birokrat, oknum swasta + birokrat, oknum swasta + politisi + birokrat. Maka, tidak dapat ditawar, birokrat dan birokrasi-lah yang paling mendesak harus segera di reformasi karena merekalah sebenar-benarnya penguasa negeri ini.
Taat konstitusi, nama baik dan perang terhadap korupsi diimplementasikan dalam kebijakan, yaitu “kebijakan uji nyali” dan “kebijakan manusiawi” yang dieksekusi dan direalisaikan secara bersamaan.
Daftar panjang ‘kebijakan uji nyali’ Gubernur Jakarta, antara lain : reformasi birokrasi, e-budgeting, transaksi non tunai, reformasi mekanisme lelang konstruksi, penertiban bangunan dan pemukiman ilegal yang menyalahi aturan, kontribusi serta kontribusi tambahan pengembang properti dan reklamasi, Mengambil alih lahan parkir, dan sebagainya.
Gubernur diberi amanah untuk mengadministrasi keadilan sosial melalui ‘kebijakan manusiawi’, antara lain: Pendidikan dengan KJP, Kesehatan dengan KJS dan membangun puskesmas serta rumah sakit, RPTRA, Rusunawa, ERP, Subsidi transportasi masal, LRT, MRT, bus gratis untuk lansia dan penghuni rusunawa, Produksi dan distribusi sembako untuk menekan inflasi, menambah nutrisi daging sapi pada pemegang KJP, UMP berdasar KHL, UMP pegawai kontrak ditambah KJP dan KJS serta Asuransi Tenaga Kerja, Membangun pasar tradisional, UMKM, bantuan permodalan, qlue, i-jakarta, jakarta smart city, penanggulangan banjir dan masih banyak lagi yang lainnya.
Dari dua kelompok kebijakan tersebut ada beberapa yang menjadi catatan kebijakan yang fantastis dan fenomenal. Yaitu kebijakan yang tidak sembarang orang kuat iman, berani dan punya nyali mengeksekusi karena efek dan dampaknya dapat mengancam jiwa dan keluarganya. Eksekusi kebijakan tersebut menyebabkan rasa tidak suka, benci dan dendam berakibat menambah musuh karena merasa dirugikan. Kebijakan fenomenal Ahok, antara lain :
- Uji Nyali Ahok Mereformasi Birokrasi
Rapat pimpinan, bahkan rapat BKPRD (Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah) Pemprov DKI Jakarta yang biasanya menjadi ajang kolusi dan sangat tertutup bahkan rahasia, pun dapat disaksikan masyarakat.
Tradisi pengelolaan pemerintahan serba transparan bukan saja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga. Tradisi tersebut sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kepedulian, pembelajaran dan pendidikan politik untuk warga.
Bagi pihak yang ingin Indonesia lebih baik, menuntut transparansi dan model kepemimpinan Ahok menjadi standar bagi kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala daerah yang bersih dan bernyali membenahi birokrasi.
