[caption caption="Jangan Ganggu Mblo! (Sumber: oliviaarmasi.blogspot.co.id)"][/caption]Wapres JK bersama Menteri Perindustrian dan dua Dirjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta gubernur Maluku melakukan kunjungan kerja di Maluku dan Sulawesi Utara. Hasil kunjungan, wapres melayangkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, bernomor B02/Wapres/03/2016 tanggal 22 Maret 2016. Perihalnya: "Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Maluku dan Sulawesi Utara 16-18 Maret 2016".
Isi surat (seperti yang diberitakan rmol.co), JK mendapatkan beberapa hal setelah mengadakan kunjungan kerja dari tanggal 16-19 Maret 2016.
- Kebijakan Kementrian Kelautan & Perikanan, menghasilkan manfaat yang dirasakan nelayan tradisional yaitu meningkatnya populasi ikan. Di sisi lain terjadi penurunan produksi ekspor yang menurut para pelaku industri perikanan akibat kebijakan moratorium, pelarangan transhipment dan pengaturan sertifikasi kapal.
- Selain terjadi penurunan pajak dan pendapatan daerah, sektor industri perikanan mengalami penurunan. Nilai ekspor provinsi Maluku menurun dari US$ 173,58 juta pada tahun 2014 menjadi US$ 44,79 pada tahun 2015 (menurun 74,2 persen). Khususnya nilai ekspor ikan dan udang menurun dari US$ 90,19 juta pada tahun 2014 menjadi US$ 3,75 juta pada tahun 2015 (Sumber BPS Maluku No. 03/02/81/th. VII, 1 Februari 2016).
Penurunan drastis tersebut berakibat negatif antara lain:
- 10.800 (84%) orang dirumahkan (PHK) dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada tahun 2014. Di Bitung produksi Januari-Februari 2016 hanya sekitar 7 persen dari kapasitas terpasang
- Timbulnya masalah sosial di daerah-daerah perikanan Maluku dan Sulawesi Utara. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Utara meningkat hampir 2 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, meningkat 2 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di kedua provinsi meningkat 1 persen.
Menurut JK, kebijakan untuk menghentikan illegal fishing sangat didukung dan perlu diteruskan. Tetapi kebijakan tersebut perlu dievaluasi sehingga usaha perikanan nasional ataupun investasi asing yang resmi dapat bangkit kembali dan dapat meningkatkan tangkapan dan produksi sehingga meningkatkan lapangan kerja, ekspor, serta pajak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada umumnya. (Sumber selengkapnya)
Pengantar rmol.co sebelum menulis isi lengkap surat wapres menggiring opini publik untuk melihat tindakan wapres dari sudut pandang negatif.
- Surat wapres dipersepsikan sebagai surat teguran. Wapres dianggap tidak pantas menegur kebijakan menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Wapres dianggap melampaui wewenang karena dalam UU tugasnya hanya membantu presiden.
Bahkan dalam artikel-artikel terkait berikutnya, rmol.co tidak sekadar melakukan penggiringan opini bahwa tindakan JK keliru. Lebih jauh lagi, ada upaya memprovokasi dan mengadu domba agar terjadi perseteruan dan kegaduhan antara JK dengan Susi.
Fakta angka survey BPS terjadi penurunan ekspor berimbas terjadinya PHK. Bukannya berempati pada pengangguran korban PHK dan prihatin penurunan ekspor, yang diributkan malah suratnya.
Luar biasa. Entah untuk tujuan apa dan kepentingan siapa. Ternyata masih saja ada pihak yang selalu menginginkan kegaduhan terjadi di Republik ini. Hanya dengan modal selembar surat yang isinya sangat normatif, tidak segan melakukan penyesatan dan pembodohan publik melalui media.
Di saat bangsa ini sedang membutuhkan kerja bersama. Tindakan provokasi, mempolitisasi, membuat polemik surat wapres, mengadu domba, devide et impera dan menyesatkan masyarakat adalah perbuatan yang culas dan sangat-sangat tidak terpuji.
Sudut Pandang Positif Surat JK
Apakah Ada yang Salah dengan Surat Wapres kepada Menteri Kelautan dan Perikanan?
- Kunjungan kerja ke Maluku & Sulawesi utara adalah agenda resmi. Kapasitas JK adalah mewakili Presiden Republik Indonesia melakukan peninjauan lapangan,
- Surat wapres, tembusan kepada Presiden sudah benar. Merupakan laporan kegiatan kunjungan lapangan, bersifat koordinasi dan normatif. Sebagai pertanggungjawaban formal, laporan dan koordinasi tindak lanjut kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan wapres,
- Surat wapres, tidak ada yang salah dan keliru. Baik dari isi, substansi surat maupun dari sisi hubungan antar lembaga negara. Karena sifatnya laporan dan koordinasi bukan pengambilan keputusan, wapres tidak melampaui kewenangan presiden,
- Sebagai wakil yang bertugas membantu keberhasilan presiden, JK melakukan terobosan. Merespon dengan cepat keluhan pelaku industri perikanan dengan didukung data angka-angka penurunan produktivitas perikanan yang dirilis BPS. Kemudian menyampaikan kepada Kementerian Kelautan & Perikanan sebagai lembaga teknis yang berwenang,
- Surat wapres dan fakta angka-angka BPS yang menunjukkan penurunan ekspor industri perikanan menjadi dasar Kementerian melakukan kajian dan evaluasi kebijakan,
- Populasi ikan meningkat mengapa produksi ekspor menurun? Seandainya penurunan produktivitas disebabkan karena kebijakan maka sudah semestinya dilakukan perbaikan. Seandainya hasil evaluasi, penurunan itu bukan karena kebijakan menteri, maka harus segera dicari sumber masalah dan solusinya,
- Permintaan evaluasi untuk me-review efektivitas sebuah kebijakan adalah hal lumrah dan harus selalu dilakukan pemerintah. Bukan menegasikan, menyalahkan, menghilangkan kebijakan yang telah dilakukan tapi melengkapi dan menyempurnakan sehingga tujuan kebijakan tercapai seperti yang diharapkan,
- Peran JK adalah filter dan bemper presiden. Surat wapres yang normatif menyampaikan keluhan pelaku industri perikanan dipelintir dipersepsikan negatif. Menimbulkan polemik dituduh titipan pengusaha asing. Apa yang terjadi seandainya yang meminta evaluasi kebijakan Susi adalah Jokowi? Tindakan JK persis sama ketika mendampingi SBY. Mengumumkan kenaikan BBM, kebijakan konversi minyak tanah ke gas. JK pasang badan untuk dikritik dan dihujat. Setelah semua terkendali dan terkondisi, Presiden baru tampil. Sehingga presiden tidak menjadi bulan-bulanan kritikan, cemoohan seperti yang dialami SBY saat didampingi Budiono.Â
- Seandainya surat wapres mengandung kepentingan pribadi, justru bisa menjadi bukti materiil adanya penyalahgunaan wewenang. Memudahkan aparat penegak hukum melakukan tindakan yg diperlukan.
