Fenomena Pilgub DKI 2017, Lawan Ahok Wajib Kampanye Keberhasilan Ahok

“Seribu teman kurang, Satu musuh kebanyakan” bagi Ahok sebagai pejabat publik yang harus menegakkan konstitusi, pepatah nenek moyangnya itu tidak berlaku.

Dengan telah selesainya pembangunan tower-tower rusunawa. Sikap Ahok yang taat konstitusi bukan taat konstituen, penggusuran dan pemindahan penduduk kawasan kumuh justru akan semakin gencar dilakukan. Konsekuensi dari sikapnya, orang-orang yang memusuhi otomatis bertambah. Walaupun banyak musuh dan akan bertambah lagi dalam kurun waktu 2016-2017, tidak menyurutkan langkah Ahok tetap akan mengikuti Pilgub DKI Jakarta 2017.

Karena keyakinannya bahwa jabatan adalah pemberian Tuhan, Ahok tidak pernah merasa khawatir. Disetiap kesempatan dia selalu mengatakan “Jika ada pemimpin yang lebih baik, jangan pilih saya!”. Ahok menyiapkan dirinya “SIAP KALAH”.

Akan tetapi, apakah Ahok hanya pasrah pada nasib, hanya sekedar mengandalkan “Teman Ahok” serta tidak mempersiapakan diri dengan baik menghadapi pertarungan?  Siapa pendukung riil Ahok selain pemilik KTP yang dikoordinir Teman Ahok? Apa yang ditawarkan Ahok untuk memenangkan Pilgub 2017?

Yang ditawarkan Ahok adalah “REKAM JEJAK”. Sebagian orang berpendapat, apa yang ditawarkan Ahok adalah sesuatu yang absurd. “Hari gini jualan rekam Jejak?”. Rekam jejak yang ditawarkan di Pilgub 2012 dengan Pilgub 2017 sangat jauh berbeda. 2012 faktor terbesar adalah “popularitas” & rekam jejak Jokowi.

Di 2017, “Rekam jejak pertama” yang ditawarkan Ahok adalah “identitas dirinya" sebagai pejabat publik yang tidak menerima suap, anti korupsi, bersih, berani, jujur dan transparan. Selama menjabat wagub hingga Gubernur telah terbukti benar. Apakah itu cukup sebagai bekal menghadapi lawan tanding di 2017? “Rekam jejak pertama” hanya berhasil meraih simpati publik. Belum cukup menjadikan pendukung militan.

Ahok mempunyai kelebihan kemampuan "multitasking". Mampu fokus menjalankan program kebijakan di berbagai bidang secara detil pada saat yang bersamaan. Realisasi program-program yang bermanfaat bagi warga DKI menjadi “Rekam jejak kedua”. Disinilah kekuatan Ahok sebenarnya.

Rekam jejak kedua yang dirasakan dan dinikmati langsung warga DKI otomatis secara signifikan membangun basis “pendukung riil militan” dan “terpaksa militan” di berbagai kelompok dan tingkatan masyarakat DKI. Siapa saja mereka?

Kelompok kalangan terdidik dan pemuda.

Program Jakarta smart city, qlue, i-Jakarta, e-budgeting, e-katalog, transparansi data, transparansi APBD hingga satuan 3, KJP, perang melawan korupsi secara frontal, egaliter tanpa jarak dengan masyarakat dan lain-lain. Menumbuhkan rasa percaya dan cinta warga pada pemimpinnya.

Sekelompok anak-anak muda kreatif, bangga dengan label “Teman Ahok” tanpa kenal lelah berjuang, mengorbankan pikiran, tenaga waktu dan biaya. Manfaat pribadi apa yang mereka dapatkan? Menjadi pejabat di pemprov? Motivasi mereka adalah "harapan". Mereka adalah para pejuang Jakarta. Agar Jakarta baik harus dikelola dengan cara yang baik ditangan orang yang baik. Eksistensi mereka adalah bukti nyata militansi basis pendukung Ahok di kelompok ini.

Dukungan dari komunitas-komunitas lain seperti penggiat anti korupsi. Baru kali ini ada gubernur dilaporkan ke KPK justru dibela oleh ICW. ^_^

Kelompok PNS, PHL PPSU, PKWT Pemprov DKI.

Kebijakan Gubernur Ahok reformasi birokrasi Pemprov DKI melalui lelang jabatan memberikan peluang bagi PNS yang baik mendapatkan karir secara adil. Kebijakan Gubernur, renumerasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagai reward & punishment serta kesejahteraan PNS. Gaji PNS plus TKD Pemprov DKI terbesar di Indonesia. Take home pay PNS golongan terendah mencapai 12 juta rupiah. TKD adalah “Hak Gubernur” ditetapkan melalui Pergub. Bagi PNS yang baik dan tidak mempunyai niat KKN akan realistis menjadi pendukung setia Ahok. 

18 ribu Petugas PHL PPSU (Pegawai Harian Lepas Penanganan Prasarana Sarana Umum) dengan gaji Rp. 2,7 juta dan ratusan PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) Dinas Perhubungan Pemprov DKI dengan gaji Rp. 3,1 juta. Membandingkan gaji PHL sebelum Ahok yang hanya Rp. 600 rb. PHL PPSU & PKWT juga akan realistis mendukung Ahok. Ada yang militan karena rasa terima kasih dan ada yang terpaksa harus militan untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri. Menjelang Pilgub mereka resah dan keresahan itu sudah muncul dipermukaan. Bagaimana nasib mereka jika bukan Ahok? Sangat logis jika mereka tidak akan mempertaruhkan nasib mereka sendiri dengan mendukung lawan Ahok.  

Strategi Ahok, PHL PPSU direkrut dari lingkungan setempat. Disamping sangat efektif sebagai petugas kebersihan dilingkungannya. Pada Pilgub 2017, dengan kesadaran mereka sendiri efektif sebagai relawan dilingkungannya masing-masing. Bagi tetangga-tetangga para PHL-PPSU, mereka berfikir, “Jika bukan Ahok mereka bisa menjadi pengangguran lagi, kasihan... Bisa jadi malah merepotkan atau berbuat kriminal…. Ahok lagi aja ah” ^_^   

18.000 orang PPSU yang tersebar di setiap kelurahan adalah kekuatan riil Ahok.

Kelompok Pedagang & Pengusaha. 

Program-program kebijakan untuk pengusaha kecil, menengah hingga kelas kakap. Retribusi lapak PKL, los, kios pasar yang sangat terjangkau, pinjaman lunak untuk modal usaha. Kemudahan perizinan dan pelayanan yang prima. IMB, SIUP gratis, cepat tanpa pungli dan palak membuat pengusaha merasa sangat nyaman & diuntungkan.

Pelayanan PTSP yang diapresiasi Rekor Muri, berhasil menerbitkan 4 juta izin dalam setahun. seandainya 1 juta saja pengusaha yang merasakan manfaat, bukankah akan menjadi pendukung riil? Rata-rata perizinan berlaku antara 3-5 tahun. Apakah ada jaminan jika ganti gubernur, para pengusaha ini mendapatkan kemudahan yang sama? ^_^

Ahok banyak mendulang dukungan dari kelompok masyarakat ini. Kelompok masyarakat pengusaha sebagai simpatisan dapat berkembang. Kelompok ini tak segan menyumbang dana kampanye. Bagaimanapun Kebijakan Ahok sangat membantu dan menguntungkan mereka.

Kelompok masyarakat kurang beruntung berpenghasilan rendah.

Orang miskin akan selalu ada hingga akhir zaman. Kebijakan Ahok mengadministrasi keadilan sosial melalui program Rusunawa, KJP, KJS, Layanan RSUD, Puskesmas, rekruitmen PPSU, RPTRA, Bus Gratis/Murah, penanganan banjir dan lain-lain. Sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas bawah.

Penggusuran, pemindahan penghuni kawasan kumuh ke Rusunawa. Ahok telah berhitung cermat antara yang pro & kontra. Antara yang menikmati manfaat dan yang tidak bisa menerima. Fakta warga bukit duri ingin segera menyusul warga kampung pulo yang telah pindah ke rusun, adalah salah satu indikator program perumahan untuk warga miskin, berhasil.

Kebijakan pemprov untuk warga rusunawa hanya dikenai biaya service charge dan disubsidi 80% untuk pemeliharaan dan kebersihan. Karena Kebijakan gubernur, bagaimana jika Ahok tak lagi menjabat? Maka otomatis, Penghuni rusunawa akan berusaha keras membantu memenangkan Ahok untuk menyelamatkan nasibnya. Atau mereka harus bayar mahal service charge & ditarik biaya sewa rusunawa.^_^  

Kelompok Umat Muslim.

Warga DKI mayoritas beragama Islam. Bagaimanapun sebagai kepala daerah, Ahok harus mengakomodir kepentingan umat muslim DKI. Pengembangan JIC (Jakarta Islamic Center), insentif, Umroh gartis untuk para marbot musholla/masjid dan insentif untuk guru-guru ngaji adalah langkah cerdas kebijakan Ahok mendekati umat Islam tanpa terjebak berpihak pada kelompok aliran Islam tertentu.

Marbot-marbot yang sudah umroh akan ikhlas berjuang sebagai wujud terimakasih. Para marbot yang belum, otomatis ingin mendapatkan kesempatan menyusul rekan-rekannya. Siapa yang akan bisa menjamin kebijakan umroh marbot tetap berlangsung tanpa Ahok? 

Walaupun tidak/belum teroginisir, kekuatan marbot dan guru ngaji tidak bisa dianggap sepele. Mereka akan sangat militan dan ada dimana-mana. Ada yang tahu, jumlah surau/musholla & masjid di DKI? ^_^

Kelompok TNI/Polri dan keluarganya.

Dana-dana hibah untuk TNI/Polri, Kerjasama pemprov dengan Kodam, Pembangunan apartemen untuk TNI,  Pembangunan GOR dan lapangan tembak milik TNI. Walaupun Gubernur terhadap aparat TNI/Polri hanya fungsi koordinasi akan tetapi kebijakan-kebijakan pemprov terhadap TNI/Polri menumbuhkan komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat antar institusi negara di DKI.

Kerjasama Pemprov DKI bersama TNI seperti pembersihan hulu sungai Ciliwung. Ahok lebih suka kerjasama dengan TNI dari pada swasta. Hal ini membuat citra TNI mempunyai nilai lebih di masyarakat.  Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Pilgub DKI 2017, TNI/Polri akan memastikan tidak ada kecurangan. Kondisi tersebut sangat menguntungkan Ahok.

“Rekam jejak kedua Ahok” berhasil merealisasikan program-program yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Dari janin hingga orang meninggal. Hal ini, membuat siapapun kandidat lawan ahok, mau tidak mau, suka tidak suka dalam setiap kampanyenya "wajib berjanji" akan melanjutkannya. Kecuali mempunyai tawaran program yang sama sekali berbeda.^_^

 

ilustrasi/foto : elshinta.com