KPU/KPUD bisa bekerjasama dengan ulama bersama komunitas-komunitas pengajiannya, rohaniawan, pendeta, lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Atau komunitas-komunitas lainnya. Pentingnya KPU/KPUD bekerjasama dengan lembaga agama & pendidikan adalah sosialisasi bahwa money politic itu sama dengan suap yang dilarang hukum dan agama.
Mengintip kegiatan KPUD di waktu luang. Ternyata yang dilakukan oleh oknum-oknum KPU, KPUD untuk mengisi waktu luang adalah menghabiskan sisa anggaran, bukan turun ke masyarakat. Dengan modus menciptakan kegiatan-kegiatan non fisik seperti seminar, pelatihan, workshop, capacity building dan lain-lain. Yang penting anggaran terserap habis. Kickback sisa kegiatan dibagi-bagi sebagai insentif kesejahteraan. "Gak percaya? Silahkan investigasi".
Secara substansi KPU, KPUD telah gagal sebagai salah satu lembaga yang paling bertanggungjawab melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
Bagaimana solusinya? Revolusi Mekanisme Rekruitmen Kepala Daerah.
Mengingat bahwa kepala daerah adalah pejabat tertinggi di suatu wilayah sebagai pengambil keputusan suatu kebijakan, maka untuk menjadi kepala daerah harus memiliki standar mampu mengadministrasi Keadilan Sosial. Mengerti dan paham banyak bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
KPUD melakukan rekruitmen dan seleksi bakal calon kepala daerah "Pra-Pemilu". Seperti halnya mekanisme rekruitmen pimpinan KPK melalui Pansel.
Pansel/KPUD bekerjasama dengan akademisi, PPATK, KPK atau lembaga lain yang dianggap perlu. Membuka lowongan bakal calon kepala daerah. Peserta adalah seluruh WNI, kader parpol atau non parpol dengan pendidikan minimal SLTP/ sederajat (standar Susy Pudjiastuti), lolos tes psikologi menghadapi tekanan, tes akademis dasar-dasar bidang yang akan menjadi tanggungjawabnya, mempunyai kepedulian sosial, tidak berafiliasi pada paham radikal, bersih dan tidak tercela. Dan syarat-syarat lain yang perlu agar lahir calon-calon pemimpin yang benar-benar berkualitas. Screening test harus ketat.
Setelah Pansel/KPUD melakukan seleksi bakal calon kepala daerah. Parpol melakukan penjaringan dari daftar hasil seleksi yang ada. Sesuai mekanisme internal masing-masing parpol, kemudian diajukan sebagai calon kepala daerah. Bakal calon terseleksi bisa mencalonkan dirinya melalui jalur independen.
Dengan demikian calon-calon kepala daerah yang tersedia tidak sekedar punya uang, populer atau didominasi elit-elit parpol. Akan tetapi calon-calon kepala daerah tersebut adalah benar-benar manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dengan kualitas optimal. Masyarakat lebih banyak punya pilihan. Jika bakal calon terseleksi Pansel tersebut tidak diajukan Parpol, masyarakat bisa mengambil inisiatif dengan swadaya seperti yang dilakukan “TEMAN AHOK”.
Jika aturan itu belum ada, terbitkan Keputusan KPU. Jika revolusi rekruitmen kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Pilkada, lakukan AMANDEMEN! atau Presiden terbitkan PERPU !!! Lebih Cepat Lebih Baek.
ilustrasi/foto : psikogenesis.com
