Rakernas PDIP menjawab teka-teki keberadaan faksi di PDIP yang sangat berhasrat menguasai Kementrian ESDM, Kementrian BUMN serta BUMN-BUMN strategis. Dan mereka berhasil mempengaruhi/ menghasut Megawati untuk berada dibelakang mereka melawan Jokowi.
Jika dicermati sepanjang pidato Megawati tidak ada sedikitkpun mengapresiasi kinerja Pemerintah selama satu tahun. Justru yang disampaikan adalah rasa malu Mega saat Mega berkunjung ke Shenzhen China membandingkan dengan kondisi Indonesia, mengingatkan tentang freeport dan secara eksplisit Megawati mengatakan pansus adalah hak konstitusional DPR serta menyatakan dukungannya.
Jokowi berpakaian batik tidak berseragam kader PDIP adalah bahasa simbol yang disampaikan Jokowi. Bahwa dia adalah Presiden RI milik semua golongan. Bahasa tubuh Jokowi juga sangat jelas sangat tidak enjoy berada di situasi Rakernas.Â
Pernyataan Mega "Konstitusi mengamanatkan pentingnya peran B-U-M-N adalah Badan Usaha Milik Negara. Milik negara, milik negara. Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-undang tentang BUMN,".
Pernyataan Megawati tersebut tidak cermat dan keliru. Nampak hanya menerima informasi sefihak. Pada kenyataannya BUMN-BUMN selama kurun waktu 2015 justru telah menjalankan fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak hanya menjadi perusahaan yang berorientasi keuntungan akan tetapi juga bekerja keras mengerjakan proyek-proyek infrastruktur mangkrak yang tidak dikerjakan investor swasta. Paparan Jokowi kinerja setahun mestinya menjawab kritikan PDIP yang tidak berdasar atas peran BUMN selama ini.
Pembenahan-pembenahan BUMN agar menjadi perusahaan yang sehat dan dapat memberikan kontribusi kepada negara menjadi terancam dengan niat PDIP tersebut. Keinginan merubah UU tentang politik ekonomi BUMN menjadi pertanyaan. Apa maksud dan tujuannya? BUMN mau diapakan? Mau dijadikan lembaga sosial atau bagaimana?
Dulu, Kementrian BUMN dan ESDM adalah Sarang Penyamun
Tertangkapnya petinggi-petinggi Partai Demokrat beberapa waktu lalu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Bahwa keberadaan Kementrian BUMN dan Kementrian ESDM selama ini menjadi ajang bancakan Partai penguasa baik untuk kepentingan pribadi elit-elit parpol maupun sebagai sumber pendanaan operasional parpol.
Kebijakan Jokowi yang menempatkan posisi-posisi orang-orang profesional pada kedua kementrian dan BUMN-BUMN tersebut membuat PDIP gerah. Sebagai partai pemenang, punya presiden kok gak dapet apa-apa. Dibentuknya Pansus Pelindo II adalah langkah tendensius konstitusional dalam rangka menggusur para profesional. Sebenarnya jika PDIP konsisten akan pernyataannya terhadap perbaikan BUMN, seharusnya yang dibentuk justru Pansus BUMN-BUMN yang bermasalah dan merugi bukan BUMN sehat dengan aset 40 trilyun.
Dalam pidato Megawati juga menyinggung tentang selesainya kontrak karya, bukan tidak mungkin sebentar lagi akan dibentuk Pansus Freeport untuk menggusur Menteri Sudirman Said menyusul Rini Soemarno.
Sinyal-sinyal tersebut mestinya aparat penegak hukum, terutama KPK segera bersiap-siap melakukan upaya pencegahan potensi penyalahgunaan wewenang. Wa bil khusus di dua kementrian ESDM, Kementrian BUMN beserta BUMN-BUMNnya.
