Menyimak pengajian Maiyah Bang-bangwetan 28 November 2015 dengan tema “Reposisi Budi Pekerti” dengan salah satu pembicaranya Kyai Kyai Muzamil asal Madura. Ada hal yang sangat menarik yaitu Tingkatan Benar Salah, Baik Buruk, indah & tidak Indah.
Menurut Hukum, Benar atau salah belum tentu bermoral
Hukum berada dalam posisi tingkatan terendah yaitu Benar Salah. Bisa terjadi menurut aturan dan hukum benar akan tetapi tidak bermoral atau sebaliknya.
Dalam praktek terkini, contoh menurut aturan benar tapi tidak bermoral adalah yang terjadi pada sidang etik MKD kasus Setyo Novanto. Secara etika/moral menurut standar akal sehat manusia beretika atau tidak. Apa yang dilakukan Setyo Novanto jelas melanggar etika. MS mau bertemu dengan SN & MR karena SN adalah Ketua DPRI. Sementara dalam pertemuan, kapasitas melekat SN sebagai Ketua DPR justru membicarakan rencana pembangunan pembangkit listrik yang merupakan kepentingan pribadi SN & MR. Akan tetapi karena aturan/hukum sebagai landasan melanggar atau tidak, yang terjadi adalah betul-betul dagelan yang sama sekali tidak lucu dan unlogic. sanksi etika kok banyak-banyakan suara?.
Yang dilakukan SN dan kawan-kawan adalah menyiasati aturan. Skenario A: Jika sanksi berat terbanyak maka exit strateginya adalah menyiasati panel. Skenario B: Jika sanksi sedang yang terbanyak maka SN langsung mengundurkan diri agar seolah-olah tidak pernah ada sidang MKD. WTF??!!. (maaf harus mengumpat nih).
Contoh menurut Hukum benar dengan vonis salah akan tetapi tidak bermoral. Karena aturan hukum, seorang hakim dengan menangis harus memutuskan memberi vonis hukum 1 bulan 15 hari kepada Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao. Hakim sadar secara moral mestinya si nenek diputus bebas akan tetapi karena pasal-pasal KUHP si nenek harus diputus bersalah. (disini).
Jika yang selalu dikedepankan INDONESIA adalah negara HUKUM maka kita tidak akan pernah selesai berdebat. Karena Hukum di Indonesia bukan dilandasi Keadilan. Dan menurut Hukum, tidak akan pernah ada kebenaran dan kesalahan absolut.
Revolusi Mental bagian dari Budi Pekerti
Keresahan seorang Jokowi mengapa perlu adanya Revolusi Mental yang semestinya bukan sekedar Jargon semata, akan tetepai perlu diimplementasikan secara nyata. Revolusi mental adalah investasi jangka panjang untuk membentuk budi pekerti bangsa Indonesia secara menyeluruh. Bukan semata-mata tentang nasionalisme bela negara akan tetapi menanamkan, mengajarkan sejak dini nilai-nilai BUDI PEKERTI yang sepertinya semakin hilang dari bangsa kita. Pertanyaannya para pembantu presiden paham atau tidak apa revolusi mental itu?
Pada kehidupan sehari-hari banyak kita temui, hilangnya budi pekerti. Kita tidak korupsi hanya karena tidak ada kesempatan untuk korupsi dan takut ancaman hukum. Bukan karena kesadaran perilaku mencuri adalah suatu hal yang buruk. Kita tidak memakai helm, tidak memakai safety belt, tidak melanggar marka jalan waktu berkendara hanya karena takut di tilang, bukan karena kesadaran etika/budi pekerti berkendara untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Menanamkan Budi pekerti sejak dini salah satunya adalah melalui pendidikan. Perlu dievaluasi kebijakan di dunia pendidikan yang berpotensi mengajarkan perilaku korup. Seperti, antar sekolah berlomba-lomba sebagai sekolah yang terbaik hanya diukur dari tingginya tingkat kelulusan dan nilai Ujian. Hal ini mendorong guru dan murid berperilaku tidak jujur, curang dan korup dengan menyebarkan kunci-kunci jawaban soal. Apa yang bisa diharapkan dari pemuda-pemuda bangsa kita, jika sejak sekolah mereka telah diajarkan permisif terhadap kecurangan. Yang penting tujuan tercapai dengan menghalalkan segala cara.
