Ambon INFO_PAS - Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengikuti Rapat Koordinasi Semester 1 Program Dukungan Manajemen Kantor Wilayah Tahun 2024, Rabu (11/9). Bertempat  di Santika Premiere Hotel Ambon, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo dan dihadiri seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku.
Dalam sambutannya Hendro menjelaskan Rapat Koordinasi Semester 1 Program Dukungan Manajemen Tahun 2024  yang di laksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku bertujuan untuk melaksanakan review dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2024 dan merumuskan strategi dan penguatan kinerja satuan kerja merupakan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam suatu instansi. Berhasil tidaknya suatu kegiatan ditentukan dari seberapa besar  usaha yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah diagendakan sebelumnya.
"Rapat koordinasi merupakan kesempatan untuk menjaga kinerja agar mampu menghasilkan capaian yang berkualitas dan menyelesaikan berbagai persoalan secara tuntas bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku sehingga terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucap Hendro.
Lebih lanjut, Kakanwil berharap kegiatan ini dapat berhasil memberikan pengetahuan kepada para kepala Satuan Kerja dalam hal ini administrasi pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 serta tercapainya persamaan persepsi pemahaman tentang peraturan/ketentuan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan.
Sementara itu Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos menuturkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara semua unit untuk mencapai target program yang telah ditetapkan.
"Menjadi sarana untuk mengetahui seluruh capaian kinerja dan hasil evaluasi pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LPKA Ambon, hal ini menjadi sangat penting untuk melihat perkembangan LPKA Ambon sekaligus menjadi bahan referensi dalam menentukan kebijakan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi LPKA agar bisa lebih melayani masyarakat  dengan lebih baik lagi," tutur Kurniawan.
