Rencana Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken atau kabinet berbasis keahlian telah menimbulkan banyak diskusi dan spekulasi di kalangan publik, politisi, dan pengamat politik.Â
Ide kabinet zaken sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah politik dunia, tetapi dalam konteks politik Indonesia yang penuh dengan dinamika koalisi, ide ini menjadi menarik sekaligus menantang untuk diimplementasikan.Â
Apakah kabinet zaken dapat menjawab kebutuhan Indonesia akan pemerintahan yang efektif dan efisien? Ataukah ini hanya menjadi sebuah gimik politik yang digunakan untuk memenangkan simpati publik?Â
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mendalami makna kabinet zaken, tantangan politik di Indonesia, serta bagaimana konsep ini dapat berfungsi dalam sistem pemerintahan yang kompleks.
Apa itu Kabinet Zaken?
Kabinet zaken secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai kabinet yang beranggotakan para ahli di bidangnya masing-masing. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan sebuah pemerintahan yang memilih menteri-menteri berdasarkan kemampuan teknokratis mereka, bukan atas dasar afiliasi politik atau imbalan politik. Sejarah kabinet zaken dapat ditelusuri kembali ke pemerintahan Eropa, khususnya di Belanda, di mana kabinet zaken digunakan dalam situasi-situasi krisis untuk memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dalam konsepnya, kabinet zaken diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan teknis karena anggota kabinetnya bukan berasal dari kalangan politisi, melainkan ahli di bidangnya, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Dalam konteks Indonesia, wacana kabinet zaken sebenarnya pernah muncul sebelumnya, terutama dalam situasi krisis ekonomi dan politik. Namun, implementasi kabinet zaken penuh dengan tantangan karena karakter politik Indonesia yang berkoalisi dan plural. Seringkali, kabinet Indonesia dipenuhi dengan tokoh-tokoh partai politik sebagai bentuk kompromi untuk menjaga kestabilan koalisi pemerintah. Dengan demikian, wacana kabinet zaken dalam kepemimpinan Prabowo menjadi menarik karena ia berjanji akan membawa lebih banyak ahli ke dalam kabinetnya, bukan hanya politisi.
Realitas Politik Indonesia
Untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh Prabowo dalam membentuk kabinet zaken, kita harus melihat lebih dalam karakter politik Indonesia yang penuh dengan kompromi. Sistem politik Indonesia, sejak reformasi, menganut sistem multipartai di mana presiden hampir selalu harus berkoalisi dengan beberapa partai politik untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Dalam kondisi seperti ini, sering kali penunjukan menteri tidak hanya didasarkan pada kompetensi, tetapi juga merupakan hasil negosiasi politik.
Sebagai contoh, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak menteri berasal dari partai politik, termasuk dari partai oposisi yang akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintahan. Posisi menteri di Indonesia sering kali dilihat sebagai "hadiah" politik bagi partai yang memberikan dukungan kepada presiden. Dengan demikian, sulit untuk membayangkan bahwa seorang presiden dapat sepenuhnya membentuk kabinet zaken tanpa mengakomodasi kepentingan politik partai-partai tersebut.
Namun, Prabowo tampaknya ingin mematahkan tradisi ini. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa kabinetnya akan diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, terlepas dari afiliasi politik mereka. Ia juga berencana untuk mengurangi pengaruh partai politik dalam penunjukan menteri dan lebih mengedepankan profesionalisme. Meskipun hal ini terdengar menarik dan dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, apakah ini benar-benar bisa diwujudkan dalam realitas politik Indonesia?
Teori Good Governance dan Tantangan Prabowo
Jika kita mengacu pada Good Governance Theory yang diusung oleh Rosenbloom (2015), pemerintahan yang efektif harus mengedepankan tiga prinsip utama: efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kabinet zaken pada dasarnya bisa memenuhi prinsip efisiensi, karena menteri-menteri yang diangkat memiliki kompetensi teknis dan keahlian di bidangnya. Namun, partisipasi dan akuntabilitas adalah dua aspek yang bisa menjadi masalah.
Partisipasi dalam konteks pemerintahan Indonesia tidak hanya berarti keterlibatan rakyat, tetapi juga partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi. Dalam sistem multipartai yang plural, mengesampingkan partai politik dari pemerintahan sama saja dengan meminggirkan bagian penting dari representasi politik di Indonesia. Partai-partai besar seperti Golkar, PAN, Partai Prabowo sendiri Gerindra maupun semua partai yang tergabung dalam KIM plus dan lainnya memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat. Jika partai-partai ini tidak mendapatkan bagian dalam pemerintahan, mereka bisa memilih untuk menarik dukungannya di parlemen, yang pada akhirnya dapat melemahkan stabilitas pemerintahan.
Selain itu, akuntabilitas juga menjadi isu penting dalam pemerintahan kabinet zaken. Meskipun teknokrat mungkin lebih berkompeten di bidang teknis, mereka mungkin tidak memiliki pengalaman politik yang cukup untuk menghadapi dinamika parlemen dan menjaga hubungan dengan konstituen. Politisi, di sisi lain, mungkin tidak memiliki keahlian teknis, tetapi mereka lebih berpengalaman dalam menghadapi tekanan politik dan mengelola hubungan dengan pemilih serta parlemen. Ini adalah dilema yang harus dihadapi oleh Prabowo jika ia benar-benar ingin membentuk kabinet zaken.
Dalam bukunya Governing in Europe (1999), Fritz W. Scharpf menguraikan bagaimana pemerintahan berbasis teknokrasi sering kali menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan di tengah tekanan politik. Scharpf berpendapat bahwa teknokrat mungkin memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang baik, tetapi tanpa dukungan politik, kebijakan tersebut sulit untuk dieksekusi. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana parlemen memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan.
Keahlian teknis saja tidak cukup untuk memimpin kementerian. Menteri juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial-politik di Indonesia, yang sering kali sangat kompleks. Keterampilan manajerial dan kemampuan untuk bernegosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting dalam memimpin kementerian yang efisien dan efektif.
Jika kita melihat ke belakang, kabinet-kabinet yang pernah ada di Indonesia, termasuk yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, selalu merupakan campuran antara teknokrat dan politisi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk keseimbangan antara keahlian teknis dan keterampilan politik. Kabinet yang sepenuhnya diisi oleh teknokrat mungkin terlihat ideal di atas kertas, tetapi dalam praktiknya, memerlukan lebih banyak kompromi.
Apakah Kabinet Zaken Bisa Terwujud di Indonesia?
Kesimpulannya, kabinet zaken adalah ide yang menarik dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia. Dengan menunjuk menteri yang kompeten di bidangnya, pemerintahan dapat bergerak lebih cepat dan efektif dalam menangani berbagai masalah bangsa. Namun, tantangan terbesar bagi Prabowo adalah bagaimana ia bisa menyeimbangkan antara idealisme kabinet zaken dengan realitas politik Indonesia yang menuntut adanya kompromi dengan partai-partai politik.
Dalam konteks ini, kabinet zaken mungkin tidak bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh politik, tetapi bisa menjadi langkah pertama menuju pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis kompetensi. Prabowo perlu berhati-hati agar kabinet zaken yang diusulkannya tidak hanya menjadi gimik politik untuk meraih dukungan, tetapi benar-benar diterapkan demi kepentingan bangsa dan negara.
