Mohon tunggu...
Okta Juniyanti
Okta Juniyanti Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Sosial Politik

Ilmu Sosial Politik

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial sebagai Pondasi Kebangsaan

28 Desember 2024   16:12 Diperbarui: 28 Desember 2024   18:04 52
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar Ilustrasi Keadilan Sosial, Sumber: https://images.app.goo.gl/oRDYc9kdRsAqwsZt9 

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga pedoman hidup yang mengatur hubungan sosial, politik, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna mendalam yang berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu sila yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sila kelima, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."Sila ini menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, di mana kesejahteraan dan hak-hak dasar setiap warga negara dihargai dan dipenuhi.

Konsep Nilai-Nilai Filosofis Sila Kelima Pancasila

Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis yang berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Dalam pandangan Pancasila, keadilan tidak hanya diartikan sebagai pembagian kekayaan secara merata, tetapi juga dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain adalah:

1. Keadilan Sosial: Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, agama, suku, atau ras, berhak memperoleh perlakuan yang adil. Keadilan sosial juga berarti pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses terhadap berbagai layanan publik. Sila ini menekankan bahwa tidak boleh ada kesenjangan yang mencolok antara satu golongan masyarakat dengan golongan lainnya, terutama dalam hal ekonomi dan sosial.

2. Kesetaraan:Sila kelima mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan dan pembangunan yang terjadi di negara ini. Oleh karena itu, kesetaraan dalam akses terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pemerintahan sangat ditekankan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup dengan martabat dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

3. Gotong Royong dan Solidaritas: Salah satu prinsip penting dalam sila kelima adalah gotong royong. Gotong royong adalah semangat bersama untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Ini adalah dasar yang membentuk solidaritas antarwarga negara, di mana kepentingan bersama diutamakan, dan setiap individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nilai gotong royong ini menjadi salah satu kekuatan yang memungkinkan Indonesia untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada.

4. Pemerataan Pembangunan:Sila kelima juga mencerminkan tujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerataan pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Meskipun sila kelima telah tertuang dalam konstitusi negara, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi adalah:

1. Ketimpangan Ekonomi yang Tajam: Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan sosial adalah ketimpangan ekonomi yang masih sangat signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di daerah pedesaan dan daerah tertinggal sering kali kesulitan mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara golongan masyarakat yang tinggal di wilayah maju dengan yang tinggal di daerah kurang berkembang. 

2. Diskriminasi Sosial dan Ketidaksetaraan: Meskipun Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, masih banyak kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi. Kelompok marginal seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sering kali diabaikan dalam kebijakan dan tidak mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi sosial ini menghalangi tercapainya keadilan sosial yang sejati.

3. Korupsi dan Penegakan Hukum yang Lemah: Korupsi merupakan hambatan besar dalam menciptakan keadilan sosial. Praktik korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan swasta membuat sumber daya negara tidak terdistribusi dengan adil. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi pada ketidakadilan, karena hukum sering kali tidak diterapkan secara merata untuk semua golongan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah.

4. Globalisasi dan Perubahan Sosial: Perkembangan globalisasi, meskipun membawa kemajuan, juga memiliki dampak negatif, seperti pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan tradisional. Di sisi lain, globalisasi juga sering menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap teknologi, di mana negara maju dapat memanfaatkan sumber daya lebih banyak daripada negara berkembang. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial antarnegara dan dalam masyarakat itu sendiri.

Strategi Mewujudkan Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Untuk mewujudkan nilai-nilai Sila ke-5 sebagai kepribadian bangsa Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan agar nilai keadilan sosial tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Reformasi Kebijakan Publik: Salah satu langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan merancang kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program sosial, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kebijakan ini juga harus mengutamakan pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga pada daerah-daerah yang lebih terpencil.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus ditingkatkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Program pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat penting untuk menciptakan kesetaraan peluang.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Salah satu cara untuk mewujudkan ini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah atau program-program berbasis komunitas. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, setiap keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Penegakan hukum yang transparan dan tanpa diskriminasi harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dapat menikmati kekuasaan secara tidak adil. Sistem hukum yang kuat dan adil akan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara di depan hukum.

5. Menghargai Keberagaman: Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat beragam, penting untuk terus memperkuat dialog antarbudaya sebagai sarana untuk mempererat persatuan. Menghargai dan merayakan keberagaman akan menciptakan rasa saling menghormati dan solidaritas antar kelompok masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Menjadikan Sila Kelima Sebagai Karakter Bangsa

Untuk mewujudkan keadilan sosial, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga setiap individu dalam masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, komunitas, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya adil secara ekonomi tetapi juga sosial dan budaya. Keberhasilan penerapan sila kelima Pancasila akan membawa Indonesia menuju bangsa yang lebih makmur, adil, dan Berkepribadian..

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun