Tahun 2021 kontrak karya PT. Freeport Indonesia berakhir, setelah itu Freeport menjadi milik Indonesia, gratis, kenapa malah dibeli mahal?
Ungkapan-pertanyaan seperti itu banyak beredar di masyarakat-medsos ; menunjukkan kerancuan pemahaman, mungkin karena kurangnya informasi dari pemerintah sendiri.
Yang pertama, PT. Freeport Indonesia (PTFI) itu bukan milik Indonesia, tapi milik pemegang saham PTFI. Pemegang saham mayoritas PTFI adalah perusahaan Amerikam bernama Freeport MacMoran.
Yang kedua, tanah yang dikontrak-kelola PTFI memang adalah tanah milik Indonesia, jadi tidak mungkin dibeli oleh Indonesia.
Ketika kontrak tersebut habis bukan berarti PTFI beralih dengan sendirinya kepada Indonesia, tetapi tanah yang dikontrakan tersebut yang kemudian dikembalikan penguasaannya kepada Indonesia. Lalu mau bagaimana? Mau dikelola sendiri oleh pihak Indonesia dan PTFI disuruh pergi? Atau PTFI dibeli oleh pihak Indonesia, atau bagaimana?
PTFI sendiri isinya adalah berbagai macam aset produktif yang digunakan untuk mengelola-mengeksploitasi tanah yang mengandung barang tambang yang bernilai tinggi tersebut (tembaga dan emas). Aset ini terdiri dari aset tangible (berwujud) seperti mesin-peralatan, struktur-bangunan, segala macam infrastruktur, dan aset lain-lain;  dan aset  intangible (takberwujud) seperti teknologi, keahlian, pengalaman, ketrampilan, pengetahuan, dan data-informasi. Tanpa berbagai aset ini barang tambang tetap tersembunyi di dalam bumi, tak ada gunanya sama sekali.
Jadi Indonesia punya sumberdaya alam, PTFI punya sumberdaya manusia dan modal. Kedua unsur ini harus disatukan barulah menghasilkan kemakmuran yang berlimpah. Emas dan tembaga ditambang, hasilnya dijual, dan menghasilkan uang/devisa. Berdiri sendiri-sendiri, kedua unsur itu tidak menghasilkan banyak, sedikit sekali.
Singkat kata, sudah terjadi saat ini, sebagian saham PTFI dibeli oleh Indonesia sehingga Indonesia menguasai 51% saham, dan Amerika memiliki 49% saham. Kesepakatan ini mencerminkan kondisi saling membutuhkan dan sinergi seperti yang dijelaskan di atas. Ini adalah win-win solution, kesepakatan yang memuaskan-menguntungkan kedua belah pihak.
Lalu mengapa tidak kita miliki saja PTFI 100% karena tanah itu milik Indonesia, beli murah PTFI dan suruh pihak asing pergi ; sehingga Indonesia yang menikmati kemakmuran dari tanah ndonesia sendiri. Solusi ini (100% Indonesia, 0% asing) bukankah jauh lebih baik daripada solusi pemerintah sekarang (51% Indonesia, 49% asing)? Sepintas kelihatannya demikian, solusi Win-Lose ini lebih baik daripada solusi Win-Win.
Namun seperti biasanya solusi win-lose akan segera berubah menjadi lose-lose. Freeport MacMoran (AS) akan menderita kerugian sangat besar karena aset mereka akan lenyap begitu saja. Segala infrastruktur yang nilanya miliaran USD akan terpaksa mereka tinggalkan, demikian juga mesin-peralatan-bangunan tidak mungkin mereka bawa karena tidak ekonomis, sehingga harus dijual murah sebagai besi tua. Kerugiannya bisa ratusan triliun rupiah. Jika ini terjadi maka induk dari PTFI yaitu Freeport macMoran Amerika hampir pasti akan bangkrut. Lalu apakah mereka akan menerima solusi seperti itu begitu saja. Nampaknya tidak akan.
Ada celah dalam klausula-klausula tertentu dalam perjanjian kontrak karya antara PTFI dan pemerintah RI. Tidak disebutkan secara tegas dan pasti bahwa tahun 2021 Indonesia bisa menghentikan/tidak melanjutkan kontrak karya begitu saja, dan menyuruh PTFI pergi. Klausula-klausula tsb multitafsir, dan inilah celah yg bisa dipermasalahkan oleh PTFI. Di samping itu pemerintah AS sendiri pasti tidak akan tinggal diam dan akan berusaha membela kepentingan perusahaannya. Mereka pasti akan menekan, dan tekanan itu akan cukup membuat Indonesia limbung.
