Pertama, Pemerintah harus kembali melakukan negosiasi kepada investor Rempang Eco-City, mengenai tempat pembangunan, dan pemilihan lokasi yang jauh dari konflik terutama terhadap keselamatan masyarakat adat melayu Pulau Rempang.
Kedua, sebagai negara hukum, maka diperlukan adanya kebijakan hukum tertulis Keputusan Presiden dan/atau Peraturan Daerah. Keputusan Presiden dapat berupa pencabutan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam (Kepres). Sebab di dalam Keppres tersebut dijelaskan bahwa Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut Daerah Industri Pulau Batam (Pasal 1 ayat 1). Ditambah lagi jika di dalam Keppres tersebut tidak memuat pengakuan hak adat. Sehingga setidak-tidaknya Kepres yang baru memuat ketentuan Pasal 1 ayat 1 atau menambahkan Pasal tentang pengakuan hak adat.
Keselamatan Cagar Budayanya
Setiap pemerintahan di manapun di setiap negara tentu menginginkan adanya kemajuan ekonomi di negaranya, karena itu dalam setiap pemerintahan tidak akan mengkampanyekan anti investor asing. Justru kampanye yang disampaikan adalah iklan-iklan yang menarik para investor atau pemodal dalam negeri bahkan asing.
Namun perhatian saat ini adalah mengenai keselamatan cagar budaya yang berada di Pulau Rempang. Hingga saat ini Kampung Tua yang berada di Pulau Rempang belum memiliki status sebagai cagar budaya,sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulaun Riau (Kepri) (13/09/2023) mewakili masyarakat Rempang menjelaskan bahwa kawasan Rempang-Galang diusulkan menjadi kawasan Cagar Budaya agar memberikan kepastian hukum.
Konflik statement ini juga muncul dari usulan DPRD Kepri dan masyarakat Pulau Rempang, sebab Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menginginkan juga bahwa Kampung Tua dijadikan sebagai cagar budaya sehingga dapat dilindungi, tetapi Bahlil juga menjelaskan bahwa apabila Kampung Tua dijadikan Cagar Budaya dan proyek Rempang Eco City berjalan maka tidak boleh ada pemukiman di dalamnya.
Melihat kondisi tersebut, konflik pada akhirnya akan terus terjadi, manakala kepentingan pemerintah dan masyarakat Pulau Rempang terus terjadi perbedaan.
Padahal cagar budaya menjadi penting sebagai napak tilas sejarah yang berharga, sehingga Convention  concerning  the Protection  of  World  Cultural  and  Natural Heritage  1972 menjadi rujukan yang khusus menangani pelestarian cagar budaya. Maka Indonesia dalam pengaturan cagar budaya tersebut memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pada regulasi tersebut dilakukan harus berasaskan ketertiban dan kepastian hukum (Pasal 2 huruf e).
Artinya, ketentuan tersebut menjadi poin penting dalam menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Baik pemerintah pusat dalam hal ini kementerian memiliki kewajiban untuk mempertahankan cagar budaya di negaranya. Sebab kesadaran masyarakat sudah terwujud dengan kemauan untuk melindungi Kampung Tua sebagai cagar budaya. Maka tidak ada alasan lain bagi Pemerintah untuk menyetujui usulan tersebut.
Pemerintah harus menetapkan Kampung Tua sebagai cagar budaya dan merupakan bagian yang dilindungi dengan tetap mempertahankan masyarakat adat di sekitaran Kampung Tua sebagai bagian dari pengakuan adat melayu Pulau Rempang dan Kampung Tua adalah cagar budaya. Maka dua hal ini harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan cagar budaya di Pulau Rempang.
Sebab dalam konteks kepentingan, kebijakan hukum berperan sebagai pengawal agar keberadaannya bukan menjadi pasif sebatas ada pengaturan saja, tetapi harus ada kepastian hukum yang dalam implementasinya harus melindungi masyarakat Indonesia agar tidak timbul kerugian dari hak-hak masyarakat, maka peranan hukum dapat memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat serta sebagai alat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.
Sumber :
