Dananya Ada, Uangnya Ada, Tinggal Bagaimana Kita Mau Bekerja Tidak...

[caption caption="http://4.bp.blogspot.com/-N0HLI3ZPmwU/VWaRqg99UlI/AAAAAAABEhQ/Hzk9ut1dT28/s1600/Jokowi_RI.jpg"][/caption]Masih ingat kata-kata itu kan. Jawaban dari Jokowi ketika ditanya oleh Prabowo mengenai dana-dana yang akan dia pakai buat merealisasikan janji-janji kampanyenya. Waktu itu di acara Debat Calon Presiden, dan Prabowo menanyakan ‘Pak Jokowi mengatakan akan buat kartu ini, kartu itu, tetapi apakah dananya ada? Memang dananya turun dari langit!’, dan Jokowi-pun menjawab ‘Dananya ada, uangnya ada, tinggal kita mau bekerja apa gak?’

Entah apa yang terlintas dipikiran Jokowi waktu itu, hanya Tuhan dan Jokowi-lah yang tahu. Mungkin ia berpikiran, bahwa jika didalam sebuah rancangan APBN dituliskan bahwa pendapatan adalah Rp. 2.000,- Trilyun misalnya, kemudian dia menganggap uang itu ada didepan mata?

Kenyataannya, setelah menjadi Presiden, dengan mudahnya Jokowi menaikkan harga BBM yang kemudian menghapus sama sekali subsidinya. Itupun ditambah dengan hutang sana-sini, yang mencatat rekor terbesar dalam waktu singkat sebuah rejim kepresidenan. Lalu dimanakah yang disebut ‘Dananya ada, uangnya ada...’.

Seperti halnya anggaran sebuah rumah tangga, demikian jugalah dengan APBN.

Bagi orang yang berkecukupan dan kelas menengah, misalnya seorang karyawan dengan gaji yang lumayan, didalam satu bulan kedepan, untuk pengeluaran-pengeluaran rutin yang akan dihadapinya dalam satu bulan kedepan, dia tidak merasa khawatir, karena sudah tercukupi dari penghasilannya bahkan ia bisa menabung sedikit.

Dalam daftar pengeluarannya, sudah tertulis biaya transportasi, biaya untuk rumah, biaya makan, jalan-jalan, pendidikan, hobi olahraganya, mengirim buat ortu dan kemudian yang perlu disisihkan untuk ditabung. Jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan pendapatannya turun drastis, ia masih mempunyai tabungan untuk membiayai pengeluarannya beberapa bulan kedepan.  Ini gambaran kehidupan pekerja kelas menengah.

Orang yang dengan kehidupan yang mapan juga akan berbeda, didalam mengatur anggaran keluarganya. Untuk semua pengeluaran primer dan sekunder telah terpenuhi, bahkan dengan kualitas kehidupan yang lebih baik. Rumahnya berada dikawasan yang baik dan terjaga keamanannya, mobilnya bukan mobil yang umum terlihat di jalan raya, karena mahal dan bergengsi, anak-anaknya sekolah ditempat yang mahal. Makan dan berliburpun juga harus mengeluarkan kocek yang lebih dalam, karena memang tempatnya memang mewah. Itupun penghasilannya masih berlebih, dan kemudian dia menyimpannya di Bank, yang oleh Bank dicatat sebagai customer Prioritas, Platinum, Gold atau apapun namanya.  

Angan-angan orang dengan kemampuan beli yang tinggi  juga lebih panjang. Dia ingin investasi disegala macam. Yang berteman dengan diapun juga banyak dan menawarin kerjasama. Jangankan untuk pengeluaran satu bulan kedepan, untuk pengeluaran bertahun-tahun kedepan pun bisa ia cukupi. Ada ungkapan, tidak akan habis dimakan oleh tujuh turunan.

Lalu bagaimana dengan keluarga yang pas-pasan? Katakanlah buruh pabrik dengan upah setara UMR. Karena pendapatan yang setara UMR, otomatis dia tidak bisa ngapa-ngapain. Didalam komponen UMR, semua detil biaya seperti transportasi, makan, pendidikan, komunikasi, kesehatan dibuat dalam dana minimum. Artinya, apabila ada goncangan sedikit saja, ya harus cari tambahan dana untuk menutupi kekurangannya. Cari tambahan dana, artinya bekerja lagi ekstra keras, ngais-ngais kira-kira apa yang bisa dijadikan uang. Kalo tenaganya masih kuat dan masih punya waktu, ia akan jualan sebisanya atau misalnya ngojek. Kalopun jualan dan ngojek juga gak bisa nutupin, ya kadang harus jual propertinya, motor yang sudah butut dijual, sawah warisan orang tua dijual dan lainnya. Dan kadang hal itu juga masih tidak mencukupi, ya terpaksa harus cari utangan ke orang lain.

Orang lainpun yang mau ngasih utang ke dia-nya juga masih mikir-mikir. ‘Nih orang kalau saya kasih utangan kuat bayar gak ya?!?’. Karena itu ‘privacy’ orang pas-pasaan diobrak-abrik, istilah kerennya diaudit, dinilai oleh calon pemberi utang. Ditanyain, penghasilannya berapa, property apa yang masih dimiliki, pengeluarannya untuk apa saja, kira-kira aman gak ditempat kerjanya yang jadi sumber penghasilannya, bagaimana keluarganya. Masih disuruh juga ngelengkapin data-data pendukung seperti sertifikat tanah, BPKB motor kalo ada, bahkan kadang tagihan PBB dan rekening listrik juga diajukan. Setelah itu baru diputusin kalo dia dikasih utang dengan jumlah tertentu yang ada itung-itungannya.

Kalo dia dikasih utang, maka si pemberi utang harus punya jaminan kalo utangnya gak bakalan bad debt atau kredit macet. Makanya si pemberi utang nanya-nanya pendapatan yang mau dikasih utangan, dan masih dikonfirmasi lagi kepada atasannya benar tidaknya besar pendapatannya itu.  Yah, dalam taraf aman jika rasio antara utang dengan pendapatan sekitar 30-40%. Artinya, maksimal si pengutang harus menyisihkan 30-40% dari pendapatannya untuk cicilan hutang, sedangkan sisanya untuk biaya kehidupan sehari-harinya. Dengan catatan pula, ada jaminan yang diagunkan untuk hutang tersebut, sertifikat atau BPKB ditahan oleh pemberi hutang.

Sekarang bagaimana dengan anggaran untuk negara? Prinsipnya hampir sama, tergantung kita berada pada posisi negara yang mana? Negara miskin, menengah atau kaya?

Dalam APBN dituliskan rancangan untuk besaran perkiraan pendapatan dan juga pengeluaran. Disebutkan detail misal untuk pendapatan berasal dari migas, pajak, pariwisata dan pendapatan lainnya. Demikian juga untuk pengeluaran, dirinci dengan belanja-belanja yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Jangan dibayangkan uangnya sudah ada duluan untuk satu tahun kedepan baru kita belanja!!

Semuanya masih bersifat ‘Anggaran’, juga untuk yang pendapatan. Untuk pendapatan, uangnya akan datang sesuai dengan waktu yang berjalan. Misal untuk pendapatan dari pajak, maka misal pada bulan Januari menghasilkan beberapa trilyun, itu langsung dibelanjakan. Ibaratnya, bagi keluarga pas-pasan, begitu gajian langsung dimasukkan ke dalam posnya masing-masing.

Kadang belanja sudah harus dilakukan, tetapi uang belum datang. Itulah yang kemudian menimbulkan defisit, sehingga pemerintah sering mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi Republik Indonesia (ORI). Kadang juga mencari pinjaman keluar negeri.

Bagi negara yang sudah kaya, anggaran belanja untuk satu tahun kedepan sudah ada, bahkan masih ada sisa sehingga bisa diberikan pinjaman kepada negara lain. Sama persis seperti keuangan orang kaya, disamping belanja terjamin, masih bisa nabung dan ada dana lebih untuk memberikan pinjaman kepada negara lain.

Suatu hari saya berdiskusi dengan seseorang dari Pemda penghasil migas. Beliau adalah seorang pejabat Pemkab. Dia mengeluhkan turunnya secara drastis APBD daerahnya karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat. Bayangkan, rancangan APBD-nya sebesar Rp 1.6 Trilyun, tetapi realisasinya hanya Rp 900 Milyar. Berkurang Rp 700 Milyar, dan kebanyakan berasal dari berkurangnya pendapatan dari sektor migas karena harga minyak yang melorot drastis. Kalo misalkan uangnya sudah ada, gak perlu terjadi seperti ini kan?!?

Apa yang terjadi dengan berkurangnya pendapatan itu? Banyak proyek infrastruktur pembangunan yang dibatalkan. Karena didalam APBD, yang diutamakan adalah belanja rutin, yang kebanyakan adalah belanja rutin pegawai seperti gaji-gaji para pegawai.

Jadi, saya tidak mengerti apa yang ada di bayangan Jokowi ketika mengatakan ‘Dananya ada, uangnya ada, tinggal kita mau bekerja apa tidak!’ disisi lain pemerintahan Jokowi menghilangkan banyak subsidi (BBM, Listrik dan Transportasi) dan juga masih menambah utangan dari luar negeri...