Jika mereka diwajibkan beralih menjadi pangkalan resmi dalam waktu singkat, ada kemungkinan banyak yang tidak memenuhi syarat administratif atau modal yang diperlukan.Â
Transisi satu bulan yang diberikan pemerintah juga terbilang singkat, mengingat proses perizinan dan infrastruktur yang mungkin harus mereka siapkan.
Efektivitas Pengendalian Harga
Penghapusan pengecer memang bisa mengurangi spekulasi harga yang selama ini terjadi. Namun, tanpa distribusi yang efisien dan pengawasan ketat, kebijakan ini bisa menyebabkan masalah baru, seperti kelangkaan LPG di beberapa daerah atau harga yang tetap mahal akibat terbatasnya pasokan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan solusi alternatif agar kebijakan ini tidak menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat.Â
Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
- Memperpanjang masa transisi agar pengecer punya waktu cukup untuk beradaptasi dan mengajukan izin sebagai pangkalan resmi.
- Menyediakan insentif atau kemudahan administrasi bagi pengecer yang ingin beralih menjadi pangkalan.
- Membangun sistem distribusi yang lebih fleksibel, terutama untuk daerah terpencil.
- Meningkatkan pengawasan dan transparansi harga di pangkalan resmi agar tujuan utama kebijakan ini benar-benar tercapai.
Jika tidak diiringi dengan kebijakan pendukung, kebijakan ini justru bisa memperburuk akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi dan menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi kecil.Â
Oleh karena itu, pemerintah dan Pertamina Patra Niaga perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI