Percepatan Regulasi Perlindungan Anak di Dunia Digital

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengenai percepatan pembuatan aturan perlindungan anak di ruang digital merupakan langkah yang patut diapresiasi. 

Dunia digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak, tetapi tanpa regulasi yang memadai, mereka berisiko terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, cyberbullying, serta eksploitasi digital. 

Oleh karena itu, regulasi yang tegas dan jelas sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi mereka.

Baca juga: Sharenting dalam Sudut Pandang Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia

Salah satu langkah utama dalam regulasi ini adalah pembatasan akses penggunaan media sosial berdasarkan usia.

Hal ni merupakan kebijakan yang telah diterapkan di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mensyaratkan batasan usia minimum serta mekanisme verifikasi pengguna. 

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menegakkan aturan tersebut dan sejauh mana platform digital dapat bekerja sama dalam penerapannya.

Baca juga: Membangun Fondasi Spiritual Anak di Era Digital

Penting untuk memahami bahwa pembatasan usia dalam media sosial bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan anak dalam mengakses informasi. 

Sebaliknya, ini bertujuan untuk melindungi mereka dari dampak negatif yang bisa merusak perkembangan psikologis dan emosional. 

Konten yang tidak sesuai usia, misinformasi, serta paparan terhadap perilaku menyimpang bisa berdampak jangka panjang terhadap pola pikir dan perilaku anak.

Baca juga: Peran Staf Perlindungan Anak Memastikan Keselamatan Anak dari Tindak Kekerasan

Presiden Prabowo yang mendorong percepatan regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran dari pemerintah terhadap urgensi masalah ini. 

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, regulasi yang lamban hanya akan membuat anak-anak semakin rentan terhadap ancaman digital.