Dalam hal ini, PDIP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak dibelokkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menyuarakan ketidakadilan
Fenomena penyelewengan kekuasaan dan manipulasi anggaran yang sering terjadi dalam pemerintahan harus menjadi perhatian serius.
PDIP, dengan posisi di luar pemerintahan, bisa menjadi suara kritis yang menyuarakan ketidakadilan tersebut.Â
Penyelewengan anggaran, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dapat merugikan banyak pihak, dan PDIP harus berani mengungkapkan hal tersebut meski menghadapi risiko politik.
Bung Karno mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh diwariskan kepada keluarga atau kelompok tertentu.Â
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada pada jalur yang benar, yaitu untuk rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.Â
Dalam konteks ini, PDIP harus tetap berpegang pada prinsip tersebut, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan untuk memperkuat dinasti politik.
Regenerasi Kepemimpinan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa ada pihak yang ingin mengganggu kongres PDIP pada tahun depan.Â
Hal ini menunjukkan adanya dinamika internal yang cukup signifikan dalam partai. Meski demikian, Megawati tetap menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan kepemimpinan.Â
