Bobby Nasution dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Jateng kini menjadi simbol pertanyaan publik: Apakah keberhasilan mereka murni karena visi dan program unggul, atau ada faktor lain yang memengaruhi hasil pemilu?Â
Jawaban atas pertanyaan ini harus ditemukan melalui investigasi independen dan transparan, bukan sekadar saling tuding antarpartai politik.
Respons Jokowi dan Implikasinya
Jokowi, sebagai tokoh senior dalam politik nasional, seharusnya memanfaatkan posisinya untuk mendorong penyelesaian masalah ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.Â
Meski ia meminta agar proses hukum dilakukan melalui mekanisme seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, sikapnya yang terkesan minimalis dalam menanggapi tuduhan "partai cokelat" di Pilkada Sumut dan Jateng dapat memunculkan persepsi bahwa ia menghindar dari tanggung jawab moral sebagai mantan kepala negara.
Tanggapan Ketua Komisi III DPR
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan "partai cokelat" atau oknum Polri dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 adalah hoaks yang tidak berdasar.Â
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa segala tudingan yang dilemparkan ke ruang publik harus disertai bukti konkret untuk menghindari disinformasi.
Namun, untuk menjaga kredibilitas Pilkada, penting bagi semua pihak, termasuk Polri, untuk membuka ruang klarifikasi yang transparan, sekaligus memastikan mekanisme hukum berjalan adil dalam menyikapi isu ini.Â
Hal ini tidak hanya membantah tudingan tanpa dasar, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi Indonesia.
Tantangan Ke Depan
