Penyusunan dan distribusi materi kampanye, serta pengaturan tempat pemungutan suara (TPS), memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa. KetikaÂ
dua ajang besar ini dilakukan secara bersamaan atau berturut-turut, efek kelelahan fisik dan mental terhadap penyelenggara dan masyarakat menjadi nyata. Hal ini bisa berujung pada kesalahan administratif yang merugikan.
Rendahnya Kualitas Pemilu dan Pilkada
Dari sisi partisipasi politik, meskipun tingkat partisipasi pemilih di Indonesia relatif tinggi, masih ada tantangan besar dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih calon pemimpin yang berkualitas.Â
Sebagian masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, masih belum sepenuhnya memahami makna dari memilih pemimpin yang baik.Â
Sosialisasi yang lebih baik tentang mekanisme pemilu dan pentingnya pemilihan yang berbasis pada visi misi calon pemimpin, bukan berdasarkan identitas atau isu sempit.
Selain itu, perlu ada evaluasi mengenai kesiapan dan kapasitas penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).Â
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun telah ada perbaikan, proses pemilu seringkali masih terhambat oleh masalah teknis dan administratif.Â
Pelatihan dan peningkatan kapasitas terhadap penyelenggara pemilu di daerah perlu terus dilakukan untuk memastikan kualitas pemilu yang lebih baik ke depannya.
Pemilu dan Kebijakan Ekonomi
Perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan efek multiplier yang tinggi pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Â
