Mereka yang dapat memberi contoh dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada kepentingan politik pribadi atau kelompoknya.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menjauhi sikap adigang, adigung, dan adiguna dalam kepemimpinan.Â
Pemimpin yang berkuasa tetapi tidak bijaksana, atau yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tidak akan memperoleh kepercayaan rakyat.Â
Sebaliknya, pemimpin yang bijaksana, dengan kemampuan memahami dan mengayomi masyarakat, akan lebih dihargai.Â
Sifat rendah hati dan kemampuan untuk mendengarkan adalah kunci bagi seorang pemimpin untuk membangun hubungan yang harmonis dengan rakyat.
Masyarakat membutuhkan kepastian dan dukungan nyata dari pemimpin mereka. Kebijakan yang adil dan pro-rakyat sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi.Â
Dalam hal ini, pemerintah harus berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan memberikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi dalam kepemimpinan. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.Â
Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar bagi pemimpin untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pemerintahan. Pemimpin yang baik harus mampu memberantas praktik korupsi dan menegakkan keadilan di semua lini.
Dalam menghadapi tantangan global dan internal, pemimpin harus bersikap adaptif dan responsif. Mereka perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang.Â
Kepemimpinan yang visioner adalah yang mampu melihat potensi dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.
