Menakar Pentingnya Keberadaan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Di Indonesia, istilah "oposisi" sering kali tidak diakui secara formal dalam konteks politik, karena sistem pemerintahan yang diadopsi lebih berorientasi pada koalisi dan konsensus, di mana partai-partai politik cenderung berkolaborasi dalam pemerintahan. 

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, posisi oposisi yang jelas dan terpisah seperti yang ditemukan dalam sistem parlementer di negara lain sering kali tidak terlihat. 

Dalam praktiknya, peran pengawasan DPR tetap ada, tetapi lebih bersifat dinamis dan terintegrasi. 

Para anggota legislatif yang berasal dari berbagai latar belakang partai berupaya untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap mempertahankan hubungan kerja sama dengan pemerintah.

Baca juga: Mewujudkan Keselarasan Proses Transisi Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran

Oposisi sebagai Penyeimbang

Keberadaan oposisi dalam sebuah pemerintahan adalah elemen penting dalam sistem demokrasi. Oposisi bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan. 

Dalam survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sekitar 67,5 persen masyarakat Indonesia menginginkan adanya oposisi yang kuat dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Baca juga: Strategi Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Hasil ini mencerminkan harapan masyarakat akan adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Oposisi berfungsi sebagai saluran suara bagi masyarakat yang mungkin tidak terwakili oleh pemerintah. 

Baca juga: Menakar SiBudi dalam Pilwalkot Salatiga

Di Indonesia yang memiliki keberagaman yang kaya, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki perwakilan yang mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Tanpa adanya oposisi, potensi munculnya kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat tinggi.

Peran DPR sebagai Pengawas Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif, DPR berperan dalam menyusun undang-undang dan mengawasi implementasi kebijakan. 

Hasil survei menunjukkan bahwa 64,5 persen publik setuju akan pentingnya kekuatan politik yang signifikan di DPR sebagai pengawas pemerintah. 

Dalam konteks pemerintahan Prabowo dan Gibran, DPR harus mampu menjadi suara yang independen dan kritis. Keberadaan oposisi di dalam DPR akan memperkuat posisi legislatif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari eksekutif. 

Hal ini akan menciptakan dinamika positif antara kedua lembaga, di mana pemerintah tidak hanya menjalankan kebijakan secara sepihak, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari legislatif.

Perlunya Pemerintahan yang Sehat

Keberadaan lembaga legislatif yang sehat adalah prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif. 

DPR yang sehat, dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, akan mampu menampung aspirasi masyarakat secara luas dan mengawasi kebijakan pemerintah dengan kritis. 

Lembaga legislatif yang tidak hanya berfungsi sebagai pengesah anggaran, tetapi juga sebagai pengawas, akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Demikian pula, lembaga pemerintahan yang sehat sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan masyarakat. 

Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif akan lebih mampu menghadapi tantangan dan kebutuhan rakyat. 

Dinamika Politik dan Sikap PDIP

Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan baru juga menjadi sorotan. 

Belum adanya keputusan resmi apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi menambah ketidakpastian dalam politik saat ini. 

Hubungan historis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo dapat menjadi faktor pendorong untuk kolaborasi, tetapi jika PDIP memilih untuk menjadi oposisi, hal ini bisa menciptakan kekuatan baru di DPR.

Dalam kondisi di mana masyarakat mendukung keberadaan oposisi, PDIP perlu menilai apakah berpartisipasi dalam pemerintahan akan menguntungkan kepentingan publik atau justru sebaliknya.

Menjaga Keseimbangan dalam Pemerintahan

Dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat dan peran penting DPR, keberadaan oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sangat krusial. 

Oposisi yang kuat dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif dan akuntabel, serta membantu menjaga keseimbangan kekuasaan. 

DPR harus berperan aktif sebagai pengawas, tidak hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan eksekutif. 

Dengan demikian, keberadaan oposisi diharapkan tidak hanya menjadi keharusan, tetapi juga sebagai langkah positif menuju pemerintahan yang lebih baik dan demokratis.

Keberadaan lembaga legislatif dan pemerintahan yang sehat akan menjadi fondasi bagi kemajuan dan stabilitas negara.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H