Strategi Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Pada 18 Oktober 2024, Prabowo Subianto, presiden terpilih, memberikan pembekalan kepada jajaran calon menterinya di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor. 

Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas dan mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pesan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan mendatang yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Dalam arahan yang disampaikan, Prabowo menekankan bahwa praktik korupsi harus dihindari, dan pengelolaan APBN harus dilakukan secara efisien. 

Baca juga: Susunan Menteri Kabinet: Representasi Kekuatan Koalisi Pemerintahan Prabowo

Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang hadir dalam pembekalan tersebut, menyebutkan bahwa Prabowo mengingatkan para calon menteri untuk tidak hanya mencapai target, tetapi juga untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang bersih.

Korupsi Tantangan Serius 

Pesan ini datang pada waktu yang krusial, mengingat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 3,85, lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 3,92. 

Penurunan ini menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi tantangan serius dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah baru.

Baca juga: KAI: Menghadirkan Kenangan Manis dalam Setiap Perjalanan Bersama Sang Masinis

Data IPAK tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat berpendidikan di bawah SLTA memiliki nilai 3,81, sementara mereka yang berpendidikan SLTA mencapai 3,87, dan di atas SLTA mencatatkan angka 3,97. 

Baca juga: Kabinet Zaken atau Politik Akomodatif? Pilihan Sulit Prabowo

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kesadaran antikorupsi dalam masyarakat.

Menurut peneliti ICW Diky Anandya, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022.