[caption caption="Perubahan Iklim Menuntut Semua Pihak di Berbagai Level untuk Dapat Bekerjasama Menghadapai Tantangannya"][/caption]
Saat ini, perubahan iklim adalah kata yang sudah semakin akrab didengar di masyarakat. Banyak yang sudah dirasakan langsung oleh mereka, misalnya bencana terkait iklim yang semakin sering terjadi, perubahan pola hujan, hingga naiknya permukaan laut yang diperkirakan sudah membuat 24 pulau kecil di Indonesia tenggelam. Jika dibiarkan terus menerus, diprediksi pada 2030 mendatang ada 2 ribu pulau yang akan menghilang dari peta Indonesia. Berkaca pada ancaman tersebut, semua pihak dituntut untuk bisa menindaklanjuti kondisi iklim yang semakin sulit untuk diprediksi ini. Selain melakukan upaya mitigasi (mengurangi emisi gas rumah kaca), sekarang adalah masanya bagi semua pihak untuk beradaptasi (merespon dampak perubahan iklim) untuk membangun ketahanan (resilience) terhadap perubahan iklim.
Kolaborasi dan kontribusi dari pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi hingga komunitas perlu disinergikan demi meredam munculnya risiko dan dampak perubahan iklim di masyarakat yang lebih besar. Kolaborasi berbagai pihak yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi di lapangan hingga peraturan dan kebijakan yang mendukung diharapkan dapat membentuk ketahanan (resilience) terhadap perubahan iklim yang lebih baik. Dari sisi pemerintah, dukungan datang berupa sederet kebijakan untuk membangun ketahanan masyarakat tersebut. Lalu, para praktisi dan akademisi dapat memberikan masukannya dari kajian-kajian ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor swasta dapat memberi dukungannya melalui CSR maupun program yang merespon perubahan iklim. Lalu LSM maupun lembaga non pemerintah yang berkegiatan di lapangan, secara proaktif mendampingi masyarakat, sekaligus mendorong proses advokasi di berbagai level. Tidak kalah penting, masyarakat dan komunitas yang sudah mempraktikkan berbagai aksi dan kegiatan yang berkontribusi dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan inilah yang menjadi ide awal lahirnya Indonesia Climate Alliance (ICA). Jejaring ini menjadi wadah bagi praktisi, LSM, sektor swasta, serta pemerintah yang memiliki gagasan dan pengalaman terhadap perubahan iklim.
“Ketahanan menjadi lebih mudah diaplikasikan jika sudah ada satu kesamaan pandangan antara pemangku kepentingan,” ujar Rizaldi Boer, anggota Badan Pengurus Indonesia Climate Alliance (ICA).
[caption caption="Rizaldi Boer (CCROM - IPB) selalu menegaskan pentingnya semua pihak untuk memahami bahwa dampak perubahan iklim tidak mengenal kelompok maupun kelas masyarakat"]
Kesatuan visi antara para pemangku kepentingan membuat implementasi ketahanan terhadap perubahan iklim bisa berjalan lebih efektif baik di tingkat nasional, daerah, maupun berdasarkan wilayah seperti daerah perkotaan, pedesaan, hingga area pesisir. Terlebih, dampak perubahan iklim dapat menyasar berbagai karakter wilayah dengan ancaman yang berbeda-beda sehingga masyarakat harus disiapkan dalam menghadapinya. Mereka yang paling rentan terdampak adalah mereka yang tinggal di kawasan pesisir, para nelayan yang terancam cuaca dan gelombang ekstrim. Lalu bergerak ke dataran adalah para petani yang merasakan dampak dari musim yang sulit diprediksi sehingga membuat pola tanam dan panen berubah. Pada akhirnya, banyaknya warga perkotaan yang mengandalkan pasokan dari pesisir dan pertanian juga terdampak perubahan iklim.
Sebagai informasi, pada tanggal 6-9 Oktober 2015 yang lalu, Indonesia Climate Alliance (ICA) telah menyelenggarakan event Climate Week di Jakarta. Climate Week adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia Climate Alliance (ICA), jejaring nasional untuk membangun Indonesia yang berketahanan iklim dan terdiri atas elemen lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, para praktisi serta pemerintah dan mitra pembangunan. Sebagai forum diskusi, Climate Week diselenggarakan untuk mengangkat kerja‐kerja yang telah dilakukan para praktisi dan komunitas dengan menampilkannya ke para pemangku kepentingan level nasional. Sebaliknya, pemerintah pusat menjelaskan rencana dan kebijakannya serta bagaimana menjadikannya sebagai payung hukum kebijakan untuk aksi‐aksi yang telah dilakukan. Forum ini diharapkan dapat menjadi suatu platform dimana dialog diadakan untuk mengangkat praktik‐praktik, pengetahuan dan pengalaman‐pengalaman untuk memicu proses pembelajaran, replikasi, kemitraan dan kolaborasi dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diimplementasikan antar level serta bagaimana jejaring yang sudah ada dapat menyediakan platform yang efektif untuk menindaklanjuti aksi yang potensial.
Turut hadir perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. "Pemerintah pusat sedang mengupayakan rancangan peraturan menteri yang memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk turut memasukkan rencana adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Nur sampaikan upaya pemerintah pusat.
[caption caption="Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, menyampaikan upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim di Indonesia"]
Dalam acara Climate Week, pemerintah menyampaikan sederet kebijakan yang telah disusun demi membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Di sini juga terjadi dialog antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan, aksi, dan kebutuhan ke depan untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, para praktisi, tenaga ahli, dan akademisi juga menyampaikan pengalaman dan masukannya dari kajian ketahanan terhadap perubahan iklim. Climate Week juga menghadirkan banyak partisipan dan narasumber dari sektor swasta yang memiliki peran besar juga untuk mendukung mewujudkan Indonesia yang berketahanan terhadap perubahan iklim sesuai dengan kapasitasnya.
[caption caption="Di tahun 2015 ini, Climate Week dilaksanakan di Crowne Plaza Hotel Jakarta dari 6-9 Oktober 2015, mengusung tema Building Climate Change Resilience Network"]
