Menggugat Status Kepemimpinan Presiden Jokowi

Mampu membuat program BPJS, Kartu Pintar, Jaringan Pengaman Sosial, dan program-program kementerian lain yang disusun.

Umumnya, program-program partai menggantungkan dana pada setoran para petinggi partai yang sedang berkuasa, malah dalam UU di atur pemberian dana dari Negara.

Concentration of political & economic power

Presiden adalah jabatan politis tertinggi, jadi pusat kekuatan politik.

Memiliki kemampuan mengakses dan melaksanakan program berdasar APBN.

Pusat politik di Senayan, yang masih memiliki citra negatif. Masih dianggap penggangu kerja pemerintah. Masalah pendanaan juga menunggu pengajuan APBN dari eksekutif.

Certain Cultural Factors (ethnic or religious fragmentation and social heterogeneity)

Berdiri diatas heterogenitas yang bisa menjadi warna warni kekuatan bersama.

Pemerintah memiliki perangkat yang menangani berbagai kelas, agama, suku, etnis dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan.

Parpol sudah pasti berdasarkan partisan mulai dari aliran agama, ideologi, profesi.

Persatuan koalisi berdasar kepentingan, bukan demi kemajuan bersama.

Dengan pemetaan di atas, maka tidak ada alasan lagi kalau Jokowi ragu dan takut pada struktur partai politik yang menekan. Sebagai Presiden RI, sudah layaknya menjadi pemimpin yang berani, kuat dan memiliki kemampuan dalam meracik kelima elemen di atas.  Secara struktural, Jokowi sudah memiliki jabatan, kekuasaan, wewenang pada elemen Negara, dan sudah pasti memiliki pasukan cerdik pandai yang sudah bosan pada kebusukan parpol dalam menjalankan praktik kotor politik. Sudah pasti Jokowi sadar bahwa presiden adalah Pemimpin Negara, bukan petugas partai. Secara simbolis ditunjukan dengan keluar dari keanggotaan PDI P. Dan semoga, Kau Tuan Presiden Jokowi menjadi Pemimpin NKRI tidak sekedar petugas partai.[].