Mohon tunggu...
Andi Muhammad Nurdin
Andi Muhammad Nurdin Mohon Tunggu... -

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Selanjutnya

Tutup

Politik

Lucu; Kemenkes Langgar Pancasila

3 Desember 2013   09:03 Diperbarui: 24 Juni 2015   04:23 219
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

“Pekan Kondom Nasional adalah solusi bagi rakyat kita,

HIV bisa ditekan hanya dengan kondom!”

Oleh :

Andi Muhammad Nurdin

(Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD)

Kejadian lucu dari rezim saat ini kembali terulang, setelah beberapa kebijakan kemenkes yang cukup “aneh” selalu keluar dalam rangka mengantisipasi penularan penyakit HIV. Tahun lalu kita masih ingat, dalam memperingati hari AIDS se-Dunia itu Kemenkes melakukan kampanye dengan sebar pita dan bunga dijalanan, hampir momentum 1 Desember itu tidak pernah dilewatkan oleh Menteri kita di bidang kesehatan ini. Mungkin AIDS memang penting untuk dicegah, sehingga Menteri kita kehabisan akal dan memandang mengkampanyekan kondom adalah solusi.

Lucu, karena memang kondom adalah alat paling kontroversial yang entah bagaimana caranya bisa diproduksi besar di Indonesia. Pintu masuknya alat kontrasepsi itu tidak bisa dari kementrian yang lain, karena kegunaan alat itu jelas bukan untuk disimpan dalam apotek atau supermarket saja melainkan digunakan untuk melakukan hubungan suami-istri yang ditinjau secara kesehatan. Akan tetapi dilapangan kebijakan itu malah terbalik, disaat pengguna kondom tidak lagi hanya suami-istri. Sebetulnya disinilah bermula seks bebas yang “dilegalisasi” dalam perdagangan di Indonesia yang merubah kebiasaan sosial masyarakat. Kemenkes sudah terlanjur merubah kebiasaan sosial masyarakat dengan alat kontrasepsi maka sekalipun harus melanggar sila pertama; “KeTuhanan Yang Maha Esa”, Kemenkes bersikeras mengkampanyekan PKN (Pekan Kondom Nasional) ini.

Sila pertama Pancasila berasaskan KeTuhanan yang tidak bisa ditolelir mengenai seks bebas, agama mana yang mempersilahkannya?, Islam atau Nasrani yang besar di Indonesia sekalipun jika seks bebas tentunya masuk dalam kategori dosa yang besar. Dari awal kebijakan ini ramai muncul di tengah masyarakat yang terjadi adalah penolakan dimana-mana. Ini bukti tidak setuju dari opini mayoritas masyarakat kita akan kebijakan PKN. Selain itu, pelanggaran pasal satu ini karena Kemenkes sudah tidak lagi menghormati kepercayaan agamis dari masyarakat Indonesia. Kemenkes lebih mengikuti ideologi Barat dengan liberalisasi sektor kesehatan yang mengesampingkan agama masing-masing demi kepentingan pragmatis agar setiap individu dapat terpuaskan hasrat seks yang tidak berdampak HIV. Artinya Kemenkes setuju dengan seks bebas asal pake kondom bro!.

Sekali lagi Kemenkes atau salah satu dari institusi kita membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya, mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir untuk masa Pemerintahan SBY maka semakin jelas saja bahwa kebijakan pro-rakyat itu sampai saat ini masih bertentangan dengan rakyat itu sendiri. Lantas bagaimana dengan program-program lainnya yang mungkin banyak rakyat tidak tahu tentang apa yang dijadikan kebijakan para pemimpin Negeri ini sebelumnya?, bisa jadi Pemimpin Negeri ini tidak sedang membuat kebijakan untuk kita, wallahu ‘alam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun