“Tepat pukul 10.45 tiga polisi ditusuk saat razia, tepat pukul 22.00 belasan polisi tiba-tiba di depan mata!”
Oleh:
Andi Muhammad Nurdin
Kebijakan polisi tentang aturan operasi rutin musim menuju tahun baru bukanlah hal yang baru kali ini kita dengar, tahun lalu kita ketahui dengan nama operasi ketupat dan tahun ini dengan nama Operasi Zebra. Operasi ini seperti dalam UU No. 22 Tahun 2009 tertulis rapih dan sangat menjanjikan. Pasalnya disitu terdapat aturan tentang sebuah operasi yang hanya dilakukan untuk hal ini; Menghentikan kendaraan bermotor untuk meminta keterangan kepada Pengemudi dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab. Tentunya kita tahu bahwa ini sudah menjadi persoalan classic yang sudah membudaya di masyarakat. Bahwa telah terjadi penyimpangan oleh oknum polisi dalam melakukan operasi yang seharusnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan hukum.
Kewenangan yang diberikan tidak lebih dari memeriksa setiap surat-surat yang harus dimiliki oleh pengendara motor maupun kewenangan untuk menindaknya dengan surat tilang maupun tindakan lain yang tidak satupun mencantumkan terkait suap atau sering kita sebut pungli (pungutan liat) di jalanan yang dilakukan oknum aparat.
Tepat 1 Desember saat ini telah terjadi beberapa kasus dari yang sudah dilaksanakan oleh polisi dengan operasi zebra akhir tahun ini. Yang paling mencengangkan terjadi pada tanggal 30 November 2013 kemarin dimana tiga orang polisi dengan rincian satu orang ditusuk di leher dan dua lainnya di paha dan dadanya yang hari ini sedang diobati serius di RS setempat. Hal ini merupakan kejadian tidak terduga dari operasi yang dilakukan seperti biasa. Bagi saya yang mendengarnya sedikitnya ada 2 hal keprihatinan dalam mendengar berita ini:
Pertama, tentang Mental masyarakat yang dewasa ini semakin berani dan tidak bisa ditebak. Maksudnya hal ini merupakan kejadian yang bisa dikatakan mungkin 1:1000 akan tetapi menjadi bukti bahwa dari jutaan masyarakat yang ada maka ada berapa ratus mental masyarakat yang seperti itu?. Masalah mental akan masuk pada masalah dimana para moral itu disimpan oleh setiap individu masyarakat. Mungkin orang itu kurang berpendidikan atau dikatakan dalam Koran pagi ini memiliki masalah mental, saya pikir masalah mental tidak akan sampai melakukan hal seperti itu jika yang terjadi dalam proses komunikasi merazia tidak membuat emosi pengendara tertekan. Proses seperti itu juga secara psikologi dalam keadaan tertekan, segila-gilanya seseorang pasti tidak akan mengganggu kecuali ia tertekan entah itu oleh pikirannya sendiri, kondisi jiwanya, atau gangguan eksternal. Karena motivasi itu tidak hanya secara internal melainkan secara eksternalpun menyebabkan kondisi orang yang dirazia bertindak seperti itu.
Masalah moral ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, akan tetapi hal ini mungkin hanya satu masalah dari banyak sekali masalah yang terjadi di Negara kita. Terakhir bulan lalu ketika di Sukabumi terdapat pelajar yang menyerang dan membunuh beberapa siswa dari sekolah lain sampai-sampai dilemparkan ke sungai, ditusuk dengan obeng, disayat, dan lain-lain. Sangat memprihatinkan, di mata saya semua masalah serta tanggungjawab ini jelas ada pada Pemerintah, karena semakin tahun Negara kita yang masih berkembang ini semakin birokratis, dimana semua urusan masyarakat di atur oleh birokrat. Maka hal-hal seperti ini merupakan dampak lain yang bisa membuat presiden atau pemimpin setempat ikut terseret dalam membina masyarakatnya. Apakah ini karena pendidikan formal yang sudah dirancang dan habis dikorupsi UN?, atau karena pendidikan nonformal kepada keluarga yang tidak memiliki arahan ataupun menyentuh hal-hal paling penting; Etika?.
Kedua, tentang razia yang dilakukan dalam rangka operasi rutin akhir tahun. Kritik dari saya adalah razia ini dilakukan musiman namun tidak dapat menjadi solusi untuk ketertiban pada saat akhir tahun. Bukan masalah harus banyak razia dimana-mana jika yang terjadi tiap tahun masyarakat tidak dididik semakin tertib, hanya sekedar melarang atau melakukan perubahan rute untuk tidak macet saja bagi saya terlalu lebay jika harus melakukan operasi yang esensinya tidak diberikan pada masyarakat. Sebagai aparat, seharusnya tidak hanya formalitas dalam hal ketentuan yang berlaku saja, karena jika yang diperhatikan hanya masalah pikiran saja maka hal-hal seperti diatas atau tentang moral yang tidak diperhatikan jelas akan semakin aneh-aneh ke depan. Mungkin tahun depan ada yang dibunuh ditempat?, atau ada yang menyerang proses razia?, atau hal-hal lain yang hanya timbul jika bermasalah dalam moral.
Saat ini tidak hanya aparat saja, semua elemen pemerintahan termasuk Presiden Negara ini sendiri seharusnya memperhatikan aspek penting untuk memberikan pendidikan karakter secara nonformal dimanapun untuk masyarakat. Mungkin yang terjadi saat ini akibat liberalisasi sehingga masyarakat Indonesia bertindak semakin individu dan hanya akan bersosialisasi jika ada keuntungan untuk dirinya. Setelah kroscek di kalangan masyarakat atas dalam salah satu daerah perumahan elit di padalarang, individual ini sudah menjadi habit disana. Setiap satu rumah tidak kenal dengan tetangga yang lain, mungkin karena aktivitas, akan tetapi hal-hal kecil ini sudah diluar kebiasaan manusia yang seharusnya hidup bersosial.
Tulisan ini sekedar opini tentang fenomena di masyarakat yang sebetulnya merupakan tanggungjawab Negara didalamnya, kita memang bukan Negara sosialis akan tetapi konsekuensi sebagai Negara campuran tentulah tak salah jika hal-hal negatif yang terjadi dimasyarakat ada di pundak pemerintah.
