Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Kelompok 10:
- Nurvita Dyah Komalasari (212111098)
- Yolanda Putri Pratiwi (212111116)
- Novandra Surya R (222111207)
Legal Pluralisme dan Progressive Law
1. Apa pengertian legal pluralism dan progressive law?
- Legal Pluralisme atau Pluralisme Hukum
Pluralisme hukum mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum atau norma hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau komunitas. Dalam konteks ini, sistem hukum formal yang diatur oleh suatu negara seringkali bergantung pada sistem hukum adat atau agama yang berlaku di komunitas tertentu. Pluralisme hukum mengakui bahwa masyarakat dapat diatur oleh berbagai sumber norma hukum yang dapat saling tumpang tindih. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem tersebut dapat berinteraksi dan bagaimana konflik antara keduanya dapat diatasi.
- Progressive Law atau Hukum Progresif
Hukum progresif merujuk pada pendekatan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang mendorong perubahan sosial positif, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini cenderung mengutamakan nilai-nilai progresif seperti keadilan, kebebasan, dan keadilan. Hukum progresif berusaha untuk menanggapi perkembangan masyarakat dan memperbaiki ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang mungkin ada dalam sistem hukum.
Konsep ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem hukum dan perubahan yang terus menerus dalam norma hukum untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengapa legal pluralism masih berkembang dalam Masyarakat?
Legal pluralism lahir karena Indonesia mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, dan ras. Perkembangan legal pluralism muncul karena advokasi terhadap masyarakat adat, berikut pengaruh gerakan pluralism di masyarakat:
- Legal pluralism dipakai untuk alat pengakuan keberadaan masyarakat adat dinegaranya. Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000 tentang pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya pada TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria, yang didalamnya diatur tentang masyarakat adat. Sejak munculnya 2 aturan tersebut, hampir semua produk hukum negara yang berkaitan dengan SDA memuat aturan tentang masyarakat adat.
- Kasus perampasan paksa tanah-tanah masyarakat adat yang diambil oleh negara atau pelaku usaha, disini pluralism dipakai untuk mengangkat kembali hukum adat dalam rangka melindungi SDA yang dimiliki masyarakat adat yang diabsahkan negara.
3. Apa kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat dan apa kritik progressive law terhadap perkembangan hukum di Indonesia?
- Kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat:
a. Legal pluralism membuka peluang konflik norma yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum.
