Peningkatan Etika dalam Mencegah Penyakit Birokrasi Guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Birokrasi pemerintah merupakan instrumen penting dalam kehidupan bernegara, dimana eksistensinya akan tercermin dari pelaksanaan tugas utamanya dalam hal pembangunan dan pelayanan publik. 

Birokrasi selalu menerima citra buruk yang merugikan bagi peningkatan birokrasi itu sendiri khususnya dalam pelayanan publik. 

Birokrasi tidak lagi mampu memposisikan diri sebagai sebuah institusi yang tidak tersentuh oleh kritik dari pihak eksternal birokrasi. 

Tuntutan masyarakat mengenai perlunya dilakukan perbaikan kualitas pelayanan publik telah menjadi masukan publik dari lama hingga saat ini. 

Dalam keadaan yang demikian, maka birokrasi pemerintah harus mampu melakukan inovasi demi kepentingan negara agar mampu menyelenggarakan fungsinya dengan baik, birokrasi harus mampu berpegang teguh pada berbagai peraturan yang berlaku.  

Tuntutan akan perubahan disegala aspek kehidupan, pada dasarnya akan bermuara pada pemerintah sebagai penyelenggara ketatanegaraan, dimana birokrasi merupakan salah satu komponen dari unsur pemerintahan yang mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Reformasi telah membawa harapan baru bagi masyarakat karena memberikan peluang akan lahirnya demokrasi dan transparansi di berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya sebagai salah satu instrumen negara. 

Tingginya tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dan perbaikan telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dan perbaikan, pada akhirnya memaksa pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Merebaknya tradisi memupuk kekayaan mengakibatkan rusaknya sistem perekonomian, oleh karena itu korupsi terus saja mengakar bahkan seperti sudah mendarah daging dan turun menurun. 

Masyarakat sudah jengah oleh kelakuan para pemangku kebijakan yang memiliki mental koruptor didalam dirinya sehingga merugikan negara pada akhirnya berdampak buruk bagi seluruh masyarakat. 

Jika ada niatan yang tegas dan tindakan yang berani dari pemerintah untuk memberantas korupsi hingga orang tidak memiliki niat bahkan merasa takut untuk melakukan korupsi. 

Karena tidak adanya tindakan hukum yang tegas mengakibatkan tindakan korupsi semakin subur, menandakan adanya penyakit didalam tubuh pemerintah yakni minimnya etika, moral dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah masyarakat amanahkan kepada pemerintah ini menandakan sebuah pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Permasalahan korupsi yang terjadi didalam sebuah negara dapat tergambar dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilakukan oleh transparency international (TI). 

Rentang skor indeks adalah 0-100 dimana semakin besar skor berarti semakin bersih dari korupsi dan semakin kecil skor menunjukan bahwasannya tingkat korupsi disuatu negara masih tinggi. Perhatikan tabel berikut untuk melihat skor korupsi yang terjadi di Indonesia.

Tabel
Indeks Persepsi korupsi Negara Indonesia

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwasannya skor CPI Negara Indonesia masih mengalami naik turun yang artinya masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Negara Indonesia. 

Tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, terlebih lagi dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, semakin memperburuk citra pemerintah Indonesia yang berimbas pada kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia mengindikasikan bahwasannya masih tingginya penyakit birokrasi di Indonesia menandakan masih rendahnya etika pemerintah Indonesia dalam mengemban tugasnya.

Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya sistem layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pelayanan yang seharusnya mudah, cepat, transparan serta bebas KKN akan sulit tercapai apabila tidak adanya kerjasama dan dukungan setiap elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwasannya dalam pembangunan negara diperlukannya tatanan birokrasi yang ideal ditunjang dengan sumber daya manusia yang professional, bersih dan bebas dari korupsi. Kode etik dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur negara dalam mengemban tugasnya agar senantiasa jujur, dan bertanggung jawab. 

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya di Indonesia masih memiliki angka yang tinggi untuk skor korupsi. Oleh karena itu diperlukannya penguatan etika agar senantiasa dapat bertanggung jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah.