Peningkatan Etika dalam Mencegah Penyakit Birokrasi Guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Karena tidak adanya tindakan hukum yang tegas mengakibatkan tindakan korupsi semakin subur, menandakan adanya penyakit didalam tubuh pemerintah yakni minimnya etika, moral dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah masyarakat amanahkan kepada pemerintah ini menandakan sebuah pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Permasalahan korupsi yang terjadi didalam sebuah negara dapat tergambar dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilakukan oleh transparency international (TI). 

Rentang skor indeks adalah 0-100 dimana semakin besar skor berarti semakin bersih dari korupsi dan semakin kecil skor menunjukan bahwasannya tingkat korupsi disuatu negara masih tinggi. Perhatikan tabel berikut untuk melihat skor korupsi yang terjadi di Indonesia.

Tabel
Indeks Persepsi korupsi Negara Indonesia

transparency Internation indonesia

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwasannya skor CPI Negara Indonesia masih mengalami naik turun yang artinya masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Negara Indonesia. 

Tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, terlebih lagi dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, semakin memperburuk citra pemerintah Indonesia yang berimbas pada kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia mengindikasikan bahwasannya masih tingginya penyakit birokrasi di Indonesia menandakan masih rendahnya etika pemerintah Indonesia dalam mengemban tugasnya.

Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya sistem layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pelayanan yang seharusnya mudah, cepat, transparan serta bebas KKN akan sulit tercapai apabila tidak adanya kerjasama dan dukungan setiap elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwasannya dalam pembangunan negara diperlukannya tatanan birokrasi yang ideal ditunjang dengan sumber daya manusia yang professional, bersih dan bebas dari korupsi. Kode etik dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur negara dalam mengemban tugasnya agar senantiasa jujur, dan bertanggung jawab. 

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya di Indonesia masih memiliki angka yang tinggi untuk skor korupsi. Oleh karena itu diperlukannya penguatan etika agar senantiasa dapat bertanggung jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah.