Oleh karenanya, upaya pihak kepolisian dalam mengungkap darimana obat-obat tersebut berasal sangat diperlukan untuk mengetahui sumber kebocorannya. Kesaksian dari para tersangka akan menjadi benang merah bagi pengungkapan peredaran ilegal obat daftar G yang terkesan selama ini menjadikan apotek sebagai satu-satunya “kambing hitam”. Padahal sangat boleh jadi kebocoran tersebut berasal dari jalur distribusi lainnya, atau bahkan telah menjadi wahana baru bagi para “aktor intelektual” semisal jaringan bandar narkotika yang sedang membangun kerajaan bisnis dengan memanfaatkan peluang yang ada di belakang kejahatan farmasi yang sangat meresahkan ini.
Pada prinsipnya, jika terdapat suatu penyimpangan atau pelanggaran, salah satu sisi yang menarik untuk dikaji adalah sisi pengawasannya. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau pelanggaran, sehingga pelaksanaan pengawasan berkorelasi dengan kejadian penyimpangan. Pengawasan yang baik dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan. Ketikapun telah terjadi penyimpangan, pengawasan yang baik harus dapat mengidentifikasi sejauh mana penyimpangan terjadi dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.
Pengawasan dalam bidang obat telah menjadi salah satu landasan kebijakan dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS) 2006. Dalam landasan kebijakan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat. Tugas pengawasan dan pengendalian yang menjadi tanggung jawab pemerintah tersebut dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan dengan tujuan menghindarkan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Negara telah menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BPOM berkedudukan di Jakarta dan dalam melaksanakan tugasnya di daerah BPOM mempunyai unit pelaksana teknis berbentuk Balai Besar. Balai Besar POM ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, keamanan pangan serta bahan berbahaya. Oleh karenanyalah, pengawasan apotek sebagai sarana pelayanan obat atau produk terapetik menjadi salah satu tugas Balai Besar POM sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku pemberi ijin bagi sarana Apotek juga mempunyai tanggung jawab pengawasan terhadap perilaku pengelola sarana Apotek Berdasarkan Kepmenkes No. 1332 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 922 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap apotek dengan tata cara pemeriksaan yang telah ditentukan. Tata cara pemeriksaan tersebut salah satunya mencakup pemeriksaan pengeluaran obat keras oleh apotek.
Keberadaan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi Apoteker sebaiknya juga terus berupaya untuk meningkatkan disiplin dan etika Apoteker yang berpraktek. Salah satu pilar strategi dan arah IAI dalam memberikan jaminan pelayanan kefarmasian yang baik adalah optimalisasi praktek apoteker bertanggungjawab. Hal ini bertujuan selain pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran obat-obatan kepada masyarakat, tentunya juga dalam rangka mengoptimalisasi peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian untuk peningkatan kemanfaatan dan keamanan obat kepada pasien.
Adapun bagi internal profesi Apoteker, sebagai satu-satunya profesi yang memiliki kompetensi dan kewenangan secara undang-undang dalam pengelolaan obat di bawah sumpah profesionalnya dituntut senantiasa memegang teguh etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi apoteker masa kini, praktek kefarmasian yang bertanggungjawab adalah sebuah keharusan. Kejadian penyalahgunaan obat seharusnya dapat dihindari seandainya hal tersebut disadari sepenuhnya dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.
Terkait salah satu celah dimungkinkannya terjadi penyelewengan dalam pendistribusian obat akibat ketidakhadiran apoteker di apotek, upaya transformasi dari apoteker dengan slogan “No Pharmacist, No Service” dan bukannya justru bertahan dengan jokeslogan “No Pharmacist, No What What” tentunya akan sangat berperan besar.
Melalui praktek apoteker yang bertanggung jawab, pada akhirnya akan sekaligus memperketat pengawasan dalam pengelolalaan, pendistribusian dan pelayanan obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan terutama kelompok obat psikotropika, narkotika dan obat yang mengandung bahan prekursor; sebuah upaya besar profesi apoteker di garda terdepan menjegal peredaran obat daftar G ilegal.
Diluar segala upaya-upaya menjegal peredaran obat daftar G tersebut diatas, diharapkan peran semua pihak untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat. Hal yang bukan hanya oleh Apoteker, melainkan seluruh lapisan masyarakat baik di lingkungan terkecil keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas; salah satunya berbekal pengetahuan tentang golongan obat yang rentan disalahgunakan dan mengenali gejala-gejala berupa perubahan perilaku akibat konsumsi obat-obatan yang tidak semestinya sesuai indikasi medis yang ada. Salam
*Dimuat di Radar Banjarmasin Edisi Jumat 17 Juni 2016
