Asumsi-asumsi tentang politik uang untuk menyandang status PNS lama kelamaan luntur dengan sendirinya.Â
Peralihan sistem tes CPNS yang berubah serba digitalisasi mempersempit peluang oknum yang ingin bermain dengan politik uang.Â
Karena untuk lulus tes CPNS harus benar-benar mempunyai kemampuan, harus lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Lulus murni. Jadi untuk menjadi seorang PNS diukur dari kemampuan ya, ke-mam-pu-an bukan uang. Bu-kan u-ang. Â
Menilik dari proses menjadi PNS yang tidak semudah membalik tangan, bagaimana bisa bagi yang sudah menyandang status itu harus ogah-ogahan bekerja ? Malas atau bahkan malah bolos? Ckckck......sayang banget kan? Â
Bukan karena alasan  takut dipecat atau pemberian sanksi lain,  tapi untuk lebih instropeksi diri saja.  Kalau sampai PNS bolos, perlu diingatkan bagaimana janji awal konsekuensi sebagai PNS? Enggak sungkan sama yang kasih gaji kah? Pertanyaan itu yang seharusnya terpikir sebelum seorang PNS bolos dan malas bekerja. Â
Ingatkan janji adalah hutang. Seorang PNS sudah berjanji, mengucapkan sumpah sewaktu pelantikan, seharusnya dipenuhi dengan profesionalisme kerja, sebagai bukti bakti seorang abdi negara. Â Janji itu bukan sekedar basa basi di mulut saja.Â
Tentu saja jangan jadikan statement menyesatkan "enggak kerja aja digaji" itu sebagai senjata untuk bermalas-malasan atau bolos kerja. Â
Coba tanya pada nurani, nyamankah dapat gaji tapi tidak bekerja ? Tidak merasa bersalahkah? Karena ada amanah dan tanggung jawab  dari setiap yang kita lakukan dan kita terima.Â
Perlu diingatkan juga bahwa yang dibuat bayar gaji adalah uang rakyat? Ingat uang rakyat. Bukan uang pak Presiden, Â Pak Menteri, DPR, Â Walikota, Â Bupati atau uang Pejabat Negara ini. Tapi sekali lagi uang rakyat.Â
Sudah seharusnya sebagai PNS, abdi Negara yang mengemban amanah harus bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani rakyat, sesuai tupoksinya.Â
Tidak hanya orientasi terima gaji dengan ongkang-ongkang kaki. Mau terima gaji? Kerja yang bener dong ! Â
