Ketiga, mendorong KPU dan Bawaslu dapat melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan berkelanjutan sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu di semua tingkatan.
Keempat, mendorong partai politik dapat mengakomodasi dan memberikan ruang yang inklusif terhadap wakil-wakil disabilitas sebagai  peserta Pemilu 2024.
Kelima, sesuai tugas dan fungsinya, organisasi tersebut akan terus mencermati dan terlibat aktif dalam semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sikap tersebut didasari bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki hak seperti warga negara lainnya terkait pemilu, seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sedikitnya terdapat 352.784 pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, menurut Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang disinkronisasi KPU untuk proses coklit per 14 Februari 2023.
Pemilih dengan disabililitas netra merupakan mayoritas dari jumlah tersebut, dengan jumlah 110.881 orang, atau 0,054 persen dari proyeksi total pemilih.
Namun tidak hanya tunanetra, ada juga 94.337 orang merupakan disabilitas fisik, 30.053 disabilitas intelektual, 58.818 disabilitas mental, 42.117 disabilitas wicara, dan 16.542 disabilitas rungu.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Â Betty Epsilon Idroos memastikan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 akan diupayakan ramah bagi disabilitas.
Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pendampingan keluarga untuk para disabilitas memilih langsung saat ini masih opsi yang terbaik.
Disusul terobosan berikutnya, KPU akan menyediakan surat suara untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah dengan braille.
