Oleh : Nurul Hikmah B, SKM., MPHÂ Â
 Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Â
 Isu pandemic Covid-19 di dunia termasuk di Indonesia semakin hari memperlihatkan pertambahan jumlah kasus masyarakat yang positif corona. Pertanggal 7 April 2020, pemerintah mengumumkan jumlah kasus positif corona di seluruh Indonesia mencapai 2.491 orang, dengan jumlah kasus meninggal 209 orang.Â
Masyarakat menengah ke bawah hingga menengah keatas menanggapi pandemi ini dengan berbagai perilaku yang berbeda. Tentu saja, hal ini berdampak besar pada kesehatan masyarakat dan juga pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Indonesia mulai menampakkan kekhawatiran terkait pertumbuhan perekonomian. Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk membantu mengatasi kesulitan perekonomian masyarakat dinilai tetap membuat ketidakyakinan masyarakat akan kehadiran pemerintah.Â
Banyak masyarakat yang mengeluhkan menurun drastisnya penghasilan bahkan kehilangan pekerjaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu isu bonus demografi juga ramai dibicarakan, dimana terjadi ledakan populasi usia produktif kerja.Â
Ketika Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik menghadapi bonus demografi tersebut, konsekuensi yang terjadi adalah prediksi jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran menjadi tidak terkendali karena tidak terserap ke dalam lapangan kerja dan hal inilah yang menjadi ancaman bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.Â
Hal ini juga sejalan dampaknya dengan wabah covid-19 yang terjadi saat ini. Covid-19 menghantam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana banyak masyarakat yang pada akhirnya tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran karena para pekerja dirumahkan dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.Â
Berkurangnya tingkat pendapatan ini pada akhirnya, dapat memicu lonjakan tingkat kemiskinan yang memberikan dampak buruk pada kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, sebelumnya hantaman perekonomian Indonesia terkait isu BPJS kesehatan yang mengalami defisit yang bahkan hingga saat ini beberapa rumah sakit belum mendapatkan pembayaran atas klaim yang diajukan pada bpjs kesehatan, juga persoalan kenaikan iuran bpjs kesehatan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, lagi-lagi memaksa pemerintah untuk harus bertindak mengambil langkah cepat  mengeluarkan banyak dana kesehatan biaya perawatan masyarakat yang mengancam sisi kesehatan masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19.Â
Hal inilah yang juga menyebabkan pemerintah diharuskan mengambil langkah cepat guna mengatasi merosotnya perekonomian. Situasi ini semakin diperparah dengan penerapan social distancing.Â
Imbasnya terhadap perekonomian, inflasi terjadi pada beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. APD (alat Pelindung Diri) menjadi semakin langka dan harga semakin meroket berkali-kali lipat, kebutuhan akan sandang pangan pun ikut mengambil peran dalam pandemi ini, kenaikan harga ini turut didukung pula oleh situasi menjelang ramadhan.Â
Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi sangat rendah yang memicu para pelaku usaha sektor kecil kehilangan pendapatannya. Pemerintah dihadapkan kembali dengan persoalan lainnya, masyarakat dengan tegas meminta kehadiran Negara membantu untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.
Perkotaan menjadi wilayah yang paling terdampak akan pandemi ini, mulai ada kesulitan ekonomi di perkotaan, khususnya berdampak sangat kuat pada pekerja informal dan sektor usaha kecil yang mencari penghasilan di kota-kota besar.Â
Kondisi ini juga menghantam sektor rumah tangga yang menurun penghasilannya bahkan kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.Â
Ketika perkotaan dianggap tidak lagi mampu menopang perekonomian dan juga untuk memenuhi kebutuhan, maka ruralisasi menjadi pilihan masyarakat. Fenomena ruralisasi bagi para pekerja informal dianggap satu-satunya pilihan terbaik.Â
Desa dianggap mampu menciptakan kegiatan baru yang menghasilkan pendapatan dan memiliki kelebihan pasokan sandang dan pangan. Namun, disisi lain persoalannya ketika ruralisasi ini diterapkan maka desa akan menjadi terancam oleh masyarakat kota, arus balik memicu potensi penyebaran virus dikarenakan banyak masyarakat di perkotaan yang terinfeksi Covid-19 tidak menunjukan gejala atau asimtomatik.
Melihat kondisi saat ini, sangat dibutuhkan strategi pemerintah dalam mengantisipasi situasi pandemi Covid-19. kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah perekonomian sangat diperlukan agar tidak membuat masyarakat semakin terpuruk.Â
Selain itu, dukungan pada bidang kesehatan dengan melakukan pengadaan APD, suntikan dana kesehatan untuk meperbaiki kualitas layanan dan fasilitas rumah sakit, Rapid tes massal yang telah diwacanakan dan khusus masyarakat terdampak Covid-19 dengan memberikan perlindungan sosial baik dari segi kesehatan maupun ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat merasakan dampak dari melemahnya perekonomian di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H